Network
PR BEKASI - Topik seputar dinasti politik masih ramai dibicarakan rakyat Indonesia menjelang Pilkada Serentak 2020 yang rencananya akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang.
Sebelum kita membahas tentang dinasti politik di Indonesia, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu dinasti politik.
Dinasti politik adalah adalah kekuasaan yang secara turun-temurun dilakukan dalam kelompok keluarga yang masih terikat dalam hubungan darah dengan tujuan untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan.
Baca Juga: Waspadai Wasir karena Terlalu Lama Duduk Disaat WFH, Simak Cara Mencegahnya
Pergantian kepemimpinan dalam dinasti politik nantinya akan mirip dengan Kerajaan, sebab kekuasaan diwariskan turun-temurun dari pemilik dinasti kepada ahli warisnya agar kekuasaan tetap berada di lingkungan keluarga.
Hal tersebut dapat dilihat dari adanya putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka yang menjadi calon wali kota Solo dan menantu Jokowi, Bobby Nasution yang menjadi calon wali kota Medan.
Selain itu, ada juga putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah yang menjadi calon wali kota Tangerang Selatan, dan beberapa calon lainnya.
Menanggapi hal tersebut Pengamat politik Indonesia yang dikenal dengan omongannya yang pedas namun cerdas, Rocky Gerung nampaknya setuju dan tidak mempermasalahkan adanya dinasti politik di tanah air.
Baca Juga: Hasil Liga Eropa: AC Milan Benamkan Sparta Praha dengan Skor 3-0, Pemain Pinjaman MU Curi Perhatian
Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat, 30 Oktober 2020, menurutnya, hampir dipastikan banyak sekali anak pejabat di republik ini yang akan menjadi wali kota dan penguasa di daerah-daerah.
"Saya gak ada masalah sama dinasti tuh, karena dinasti itu adalah hal yang lumrah dalam politik, ketika pewarisan kekuasaan itu mencari jalan lain selain jalan publik, ya pake jalan dinasti," ucapnya.
Dia menilai, dinasti yang harus dikritik adalah dinasti yang dioperasikan ketika kekuasaan masih memegang kendali, karena masalahnya muncul ketika seorang pejabat publik masih punya seluruh fasilitas politik sehingga dia pasti akan menggunakan fasilitas tersebut.
"Kalau satu hari setelah dia lengser, anaknya mau ikut Pilkada atau presiden silakan, karena dianya gak punya kekuasaan lagi kan, jadi kita mesti berhati-hati menerangkan bahwa apakah pak Jokowi masih memegang kekuasaan, apakah ibu Risma masih memegang kekuasaan," ucap Rocky Gerung.
Baca Juga: Dinilai Mainkan Peran Penting di ASEAN, Menlu: Akan Lebih Banyak Pengusaha AS Datangi Indonesia
Oleh karena itu, Rocky Gerung mengungkapkan bahwa terlarang secara etis untuk mewariskan kekuasaan pada keluarganya selama pejabat masih memiliki kekuasaan.
"Terlarang secara etis untuk mewariskan kekuasaan pada keluarganya, karena prinsipnya adalah selama orang punya kekuasaan, maka kekuasaan itu akan menggoda dia untuk diwariskan tanpa kritik," tuturnya.
Rocky Gerung menyarankan jika memang ingin mewariskan kekuasaan, harus menunggu 12 jam hingga satu hari setelah sudah tidak menjabat lagi.
"Setelah bukan pejabat lagi, silakan bermain dengan politik dinasti, tapi selama kekuasaan itu masih efektif, itu sebetulnya terlarang secara etis," ungkapnya.***
