Network
Karena itu, dia yakin sejumlah fraksi lainnya tidak akan mengikuti langkah PSI untuk mengusulkan hak interpelasi kepada pimpinan DPRD DKI Jakarta melalui Sekretariat DPRD DKI.
"Tetapi saya kira teman-teman DPRD DKI sudah dewasa dalam berpolitik sehingga tidak mungkin serta merta menerima (usulan) begitu saja," tuturnya.
Malahan, Mohammad Taufik menilai PSI 'mencari panggung' dengan berniat menggulirkan hak interpelasi memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk diminta klarifikasi terkait kasus kerumunan massa tersebut.
"Saya kira teman-teman dewan tidak akan terima. Teman-teman DPRD DKI sekarang sudah sangat dewasa dalam berpolitik. Itu nyari-nyari panggung saja," kata Mohammad Taufik.
Baca Juga: Setelah Panggil Anies Baswedan, Polisi Cek Rekaman CCTV di Lokasi Hajatan Putri Habib Rizieq
Mengacu pada Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta, dewan memiliki tiga hak, yakni interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat.
Pada pasal 12 ayat 1 dijelaskan, hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Gubernur mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Sebelumnya disebutkan bahwa Fraksi PSI berencana menggulirkan hak interpelasi untuk meminta keterangan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait acara yang digelar pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab pada Sabtu, 14 November 2020.
Acara tersebut terdiri dari acara pernikahan putri Habib Rizieq Shihab serta peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang didatangi oleh kurang lebih 7 ribu orang.
Baca Juga: Tahukah Anda Ada 7 Kunci untuk Meraih Kebahagiaan Menurut Ali bin Ali Thalib RA
