Sebut Ada Diskriminasi Hukum Terhadap Anies Baswedan, Fadli Zon Beberkan 4 'Kejanggalan' Polisi

PR BEKASI - Anggota DPR Fraksi Gerindra, Fadli Zon menyebut terjadi diskriminasi hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, usai pemanggilannya ke Polda Metro Jaya serta adanya ancaman pidana yang disampaikan.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono yang menyebut beberapa pihak termasuk Anies Baswedan yang dapat terancam satu tahun penjara atau denda sebesar Rp100 juta.

Tepat pada Selasa, 17 November 2020, Anies Baswedan dipanggil oleh pihak Polda Metro Jaya untuk dilakukan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran pidana protokol kesehatan covid-19 yang dilakukan kelompok Habib Rizieq.

Baca Juga: Beri Izin Penjemputan Habib Rizieq, DPP FPI: Semoga Pak Mahfud MD Tidak Dipanggil seperti Pak Anies

Fadli Zon menilai tindakan yang diberikan kepada Anies merupakan hal yang tidak wajar karena seperti yang diketahui, masih banyak daerah lain yang juga terdapat kerumuna serupa.

"Dalam konteks Pilkada misalnya, banyak sekali gambar-gambar dan bukti-bukti menunjukkan banyak kerumunan tetapi tidak diproses, ketika terjadi demonstrasi-demonstrasi termasuk ketika memprotes UU Omnibus Law juga banyak kerumunan tetapi juga berbeda perlakuannya," ucapnya.

Namun menurut Fadli Zon, kejanggalan terjadi ketika semua ini berkaitan dengan kepulangan Habib Rizieq Shihab (HRS), pernikahan putrinya, dan juga acara Maulid Nabi yang diselenggarakannya.

Baca Juga: Cegah 'Pecah Konflik', 56 Calon Kades Ikuti Deklarasi Damai Pilkades Kabupaten Bekasi

"Tapi ketika ini ada kaitannya dengan kepulangan Habib Rizieq termasuk juga pernikahan putri dari HRS dan juga Maulid Nabi, tiba-tiba ada satu peristiwa yang sangat janggal yang kita semua tahu bahwa tentu saja ini sebuah tindakan yang diskriminatif," tuturnya.