Network
Fadli Zon mengatakan, memang semua ini harus melalui pendekatan secara dialogis dan musyawarah, apalagi acara keagamaan seperti Maulid Nabi, acara yang memang rutin dilakukan di berbagai tempat dengan kerumunan yang jumlahnya bisa mencapai ribuan.
"Maka dari itu kita tidak boleh melakukan hal-hal yang sifatnya diskriminatif, termasuk juga kepada Pilkada, ketika mengantar calon yang berkampanye, kerumunan-kerumunan itu kadang-kadang sulit untuk dihindari, saya kira di sini kita perlu jujur dan objektif untuk menilai, supaya tidak ada diskriminasi hukum," ucapnya.
Baca Juga: Sentil Masalah Anies Baswedan dan Habib Rizieq, Sudjiwo Tedjo: Bangsa Ini Kekurangan Senja
Dirinya juga menambahkan bahwa tidak ada pasal-pasal yang menunjukkan pemidanaan terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
"Keempat, kalaupun ada urusan dengan Gubernur DKI jakarta, maka urusan itu sebetulnya adalah urusan pemerintahan bukan urusan polisi apalagi sebenarnya Gubernur merupakan atasan dari Kapolda dan Pangdam dalam konteks Forkopimda," tuturnya.
Menurut Fadli Zon, Gubernur adalah perwakilan dari pemerintah pusat yang diberi tugas untuk mengoordinasi semua instansi yang berada di daerah.
"Jadi kalaupun ada urusan dengan Gubernur maka itu urusannya dengan Kemendagri, Kemendagri yang bisa melakukan itu," ucapnya.
Baca Juga: Soal Netralitas ASN di Pilkada 2020, Menpan RB: Dilematis, Maju Kena Mundur Kena, Netral pun Kena
Fadli Zon menegaskan jika semua elemen ini dibolak-balikkan tentu ini akan membuat tata kelola pemerintahan dan hubungan pemerintah pusat dengan daerah akan menjadi amburadul.
"Jadi marilah kita jangan berbuat diskriminatif, sejak awal mempunyai niat yang baik untuk menyelesaikan ini secara bersama-sama tindakan-tindakan yang tebang pilih, tindakan-tindakan yang sesuai selera yang didasari atas kebencian atau ketidaksukaan terhadap figur tertentu," tuturnya.
