PR BEKASI - Beredar narasi di media sosial yang mengklaim Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meninggal dunia usai disuntik vaksin Covid-19 Sinovac.
Dalam narasi yang beredar tersebut disebut, Jokowi juga sempat mengalami kejang-kejang sebelum meninggal.
Namun berdasarkan penelusuran fakta yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Turn Back Hoax, Sabtu, 16 Januari 2021, narasi yang mengklaim Jokowi meninggal usai disuntik vaksin Covid-19 adalah keliru atau hoaks.
Baca Juga: Jadwal Bulu Tangkis Thailand Open, Hari Ini: Empat Wakil Indonesia Berjuang di Semifinal
Narasi tersebut beredar di media sosial Facebook pada 13 Januari 2021 dan diunggah oleh pemilik akun Budi Ansyah dengan narasi sebagai berikut:
"Setelah Disuntik Vaksin Dikabarkan Jokowi Saat Ini Kejang2 .. Lalu Mati.."
Faktanya, Jokowi mengaku tidak merasakan efek lain selain sedikit pegal setelah disuntik vaksin Covid-19 Sinovac pada Rabu, 13 Januari 2021.
Baca Juga: Sebut Ramalan Mbak You Soal Jokowi Bohong, Ferdinand Hutahaean: Saya Tidak Kenal Perempuan Ini
"Ndak terasa apa-apa waktu suntik ya. Tapi setelah dua jam agak pegal dikit. Agak pegal dikit," ujar Jokowi melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Pada malam di hari yang sama setelah Jokowi disuntik, dirinya juga sempat mengunggah kartu vaksinasi milikinya melalui akun Facebook dan Twitter resminya.
Beberapa jam setelah narasi tersebut beredar, Jokowi juga terlihat menyempatkan diri untuk membuka acara Rapat rapat Koordinasi Nasional III Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam yang diselenggarakan pada 15 Januari 2021 dan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube MN KAHMI OFFICIAL.
Baca Juga: Bingung Soal Vaksin Malah Dikampanyekan Negara, Haris Azhar: Ini Kok Saya Lihat Kayak Sunatan Massal
Tak hanya itu Jokowi juga sempat memberikan pernyataan terkait bencana di Sulawesi Barat dan Jawa Barat melalui akun Facebook resminya serta kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin merasa mengantuk usai disuntik vaksin Covid-19.
Pernyataan tersebut disampaikan Budi di sela-sela rapat kerja bersama Komisi IX DPR. Ia menyampaikan hal tersebut sembari melemparkan guyon kepada anggota rapat yang hadir.
Baca Juga: Sesar Naik Mamuju Sangat Aktif, BMKG Waspada: Gempa Majene Sulbar Adalah Gempa Berulang
"Tadi ambil kopi karena kurang tidur, tadi sudah divaksin jadi tambah ngantuk juga. Demam tidak, tapi saya rada ngantuk, tapi kalau Bu Penny (Kepala BPOM) kayaknya tambah cerah, tapi saya tambah ngantuk," ujarnya
Ketua Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) Profesor Hindra Irawan Satari telah menjelaskan, setiap orang bisa mengalami efek samping yang berbeda-beda.
Rasa kantuk serta kelaparan yang dialami oleh dr Tirta dan Budi Gunadi adalah hal yang wajar dan umum terjadi pasca vaksinasi.
Baca Juga: Ikut Berduka Atas Meninggalnya Syekh Ali Jaber, Hersubeno Arief: Doakan Beliau Husnul Khatimah
"Dari data penelitian, ada penerima yang mengalami gejala seperti ini, kurang dari 1 persen. Ini merupakan reaksi yang menunjukkan adanya reaksi tubuh terhadap antigen yang diberikan," kata Prof Hindra
Dia meminta, penerima vaksin tidak perlu panik dan jangan mengonsumsi obat untuk menghilangkan efek samping ringan tersebut.
"Umumnya berlangsung 1-2 hari dan kembali normal, umumnya tanpa pengobatan," ucapnya.
Baca Juga: Mbak You Ramal Penjarahan dan Jokowi Lengser, Habib Husin: Jangan-jangan Ini Dukun Bayaran Oposisi?
Prof Hindra juga menyampaikan, hingga hari ketiga vaksinasi di Indonesia, Komnas KIPI belum menerima laporan efek samping yang berat.
"Sampai hari ini, belum ada laporan yang diterima oleh sekretariat Komnas KIPI, nanti bisa diupdate terus," kata Prof Hindra.
Untuk diketahui, pemerintah menyatakan siap menjamin kalau terjadi Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) atau efek samping yang berbahaya akibat vaksinasi Covid-19.
Baca Juga: Mayoritas Klub Minta Liga 1 dan 2 Dihentikan, PT LIB: Tapi Ini Bukan Keputusan Akhir Soal Kompetisi
Hindria menegaskan, penerima vaksin akan menerima pengobatan dan perawatan selama proses investigasi dan pengkajian kausalitas KIPI.
Semua biaya akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah atau sumber pembiayaan lain, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti tertera dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 12 tahun 2017.***