Network
PR BEKASI - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar masih ragu melakukan vaksinasi Covid-19, meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah divaksinasi pada Rabu, 13 Januari 2020 lalu.
Haris Azhar tak menampik bahwa dirinya ingin divaksinasi, tapi saat ini dia masih ragu terkait keamanan dan efektifitas vaksin Covid-19 produksi Sinovac tersebut.
Hal itu dirinya sampaikan dalam acara 'Dua Sisi' bertajuk 'Vaksinasi: Hak atau Kewajiban?' pada Kamis, 14 Januari 2021.
Baca Juga: Curiga Mbak You Dukun Bayaran Oposisi, Habib Husin: Banyak Hasutan, Bahaya Jika Gak Segera Diamankan
Haris Azhar menyebut bahwa vaksinasi adalah hak seluruh rakyat, tapi bukan berarti itu sebuah kewajiban.
"Jadi kalau di UU Kesehatan, kesehatan itu hak asasi manusia. Kalau hak artinya sesuatu yang harusnya diberikan kepada kita, bukan diwajibkan. Kewajiban akan muncul ketika kita menghormati hak orang lain. Di situlah kita dibatasi," kata Haris Azhar, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari tayangan kanal YouTube Talk Show tvOne, Jumat, 15 Januari 2021.
Haris Azhar mengatakan, kalau seandainya dirinya tidak divaksinasi, lalu dirinya menjadi instrumen perluasan wabah yang kemudian memburuk, di Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan tindakan itu termasuk limitatif.
Baca Juga: Sebut Beberapa Media Potong dan Pelintir Ramalannya, Mbak You: Tak Ada Pergantian Presiden di 2021
"Limitatif itu artinya saya bisa dipidana, jika saya mengakibatkan sejumlah hal. Kalau saya tidak mau divaksin, maka negara lewat aparaturnya harus menjelaskan, kalau kamu tidak divaksin, kamu perginya ke sini, badan kamu melekat ini, itu harus dijelaskan," tuturnya.
