Network
PR BEKASI - Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zubairi Djoerban menjelaskan bahwa tidak boleh seseorang divaksinasi Covid-19 dari beberapa merek vaksin yang berbeda.
Menurutnya, tak ada uji klinis terhadap tindakan tersebut, sehingga lebih baik jangan dilakukan. Apalagi belum ada dasar yang membuktikan bahwa tindakan tersebut efektif meningkatkan imun tubuh.
"Ada pertanyaan menarik. Apakah kita boleh disuntik vaksin Covid-19 dari beberapa merek? Misalnya dosis pertama dari Sinovac, yang keduanya Pfizer. Ya, sayangnya enggak ada uji klinis III yang melakukan ini. Jadi, lebih baik jangan, apalagi tidak ada evidence based-nya," kata Zubairi Djoerban, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari cuitan Twitter @ProfesorZubairi, Rabu, 6 Januari 2021.
(1/4) Ada pertanyaan menarik. Apakah kita boleh disuntik vaksin Covid-19 dari beberapa merek. Misalnya dosis pertama dari Sinovac, yang keduanya Pfizer. Ya, sayangnya enggak ada uji klinis III yang melakukan ini. Jadi, lebih baik jangan, apalagi tidak ada evidence based-nya.— Prof. Zubairi Djoerban (@ProfesorZubairi) January 6, 2021
Baca Juga: KCPEN Dinilai Lamban Atasi Pandemi yang Memburuk, Pandu Riono: Pak Jokowi Segera Ambil Alih Wewenang
Zubairi Djoerban menjelaskan, berdasarkan sejarah, memang ada istilah vaksin kombinasi. Tapi kombinasi yang dimaksud bukan menggabungkan dua merek.
"Tapi, satu vaksin yang mengandung beberapa jenis vaksin terhadap beberapa penyakit. Kalau ini memang sudah ada evidence based yang jelas dan terbukti efektif," kata Zubairi Djoerban.
Dia pun mengungkapkan bahwa ada dua contoh vaksin kombo yang ada di Indonesia, yakni vaksin Difteri-Pertusis-Tetanus, Hepatitis B, Haemophilus influenzae (Hib), dan polio yang diberikan pada anak usia dua, tiga, dan empat bulan. Lalu, ada vaksin MR atau MMR yang diberikan pada anak 15 bulan.
Baca Juga: Tegaskan Formasi CPNS Guru Akan Tetap Ada, Nadiem Makarim: Kami Terus Berupaya Perjelas Status Guru
Zubairi Djoerban juga menuturkan bahwa sampai saat ini vaksin Pfizer belum terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
