Network
Kemudian tidak ditemukan berita atau informasi resmi dari pihak Istana maupun Presiden bawah Indonesia rela melepas Papua Barat.
Adapun pemberitaan terkait desakan pembebasan Papua Barat telah berlangsung lama, sebelum dan semenjak pemerintahan Jokowi, namun Indonesia sendiri masih mempertahankan Papua Barat menjadi bagian dari Indonesia.
Pada tahun 2020 lalu, Presiden Jokowi menemui dan bersalaman dengan para pendukung pembebasan Papua dari Australia.
Baca Juga: Lieus Sungkharisma: Saya Nggak Terlalu Percaya Terorisme Bisa Berkembang di Indonesia
Staf Khusus Presiden bidang Hukum Dini Shanti Purwono menyatakan, meski begitu posisi Indonesia tetap sama dan “akan tetap sama” untuk tidak melepaskan Papua Barat.
Hal ini dapat terlihat dari kebijakan Presiden Jokowi yang 5 tahun terakhir sudah 13 kali Presiden berkunjung ke Papua, salah satu kebijakan tersebut adalah dengan pembangunan infrastruktur untuk mensejahterakan rakyat Papua.
“Komitmen itu terlihat jelas bahwa selama 5 tahun kemarin 13 kali Presiden berkunjung ke Papua. Komitmen ini akan dilanjutkan ke depan dan tidak akan berubah,” kata Dini.
Terkait deklarasi pembentukan Pemerintah Sementara Papua Barat oleh pimpinan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda, Menteri Polhukam Mahfud MD, menyatakan tindakan Benny adalah makar dan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum.
Dalam hal ini pemerintah menggandeng Polri akan tegas menindak Benny Wenda.
