PR BEKASI - Pandemi covid-19 memberi dampak signifikan pada tingkat kesejahteraan sejumlah kelompok masyarakat.
Penutupan aktivitas perusahaan hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah salah satu dampaknya. Akibatnya angka pengangguran pun bertambah.
Terbaru, dikutip dari PMJ News, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebut tantangan terbesar ketenagakerjaan Indonesia saat ini adalah mayoritas pekerja hanya berpendidikan rendah yakni SMP ke bawah.
Baca Juga: Aston Villa vs Manchester United: Prediksi Susunan Pemain dan Kondisi Terkini Tim Jelang Pertandinga
“Salah satu tantangan terbesar kondisi ketenagakerjaan saat ini adalah mayoritas penduduk 56 persen yang bekerja memiliki pendidikan rendah, SMP ke bawah,” ungkap Ida fauziyah dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI pada Rabu, 8 Juli 2020 yang dikutip oleh Pikiranrakyat-bekasi.com.
Sementara jumlah pengangguran di Indonesia saat ini, kata Ida, justru didominasi angkatan kerja usia muda. Mulai rentang umur sekitar 15 hingga 24 tahun.
“Di sisi lain dari sisi pengangguran penyumbang terbesar di Indonesia merupakan angkatan kerja usia muda, usia 15 sampai 24 tahun dengan tingkat pendidikan SMA dan SMK,” tuturnya.
Lebih lanjut Ida menjelaskan, tiga provinsi dengan angka pengangguran paling banyak yakni Banten, Jawa Barat, dan Maluku.
Baca Juga: Telkomsel Siapkan Paket Data dengan Harga Terjangkau untuk PTKI
Pernyataan tersebut berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Ketenagakerjaan hingga 27 Mei 2020, secara total baik pekerja formal maupun informal yang terdampak
“Jika dilihat dari sisi regional terlihat dari sisi regional, terlihat provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi adalah Banten. Kemudian Jawa Barat dan berikutnya Maluku,” ucap Ida Fauziyah.
Menurut Ida, secara total pekerja formal maupun informal yang terdampak Covid-19 mencapai 1,7 juta orang. Dari jumlah itu, 1,3 juta orang merupakan pekerja formal yang dirumahkan.
“Sementara pekerja informal yang terdampak covid-19 mencapai lebih dari 300.000 orang,” ujarnya.
Baca Juga: Penting, Simak 11 Poin Penjelasan MUI Terkait Biaya Sertifikasi Halal
Dalam kesempatan tersebut, Komisi IX DPR RI juga mendesak Kemenaker untuk mempersiapkan tenaga kerja Tanah Air untuk mendukung proyek-proyek prioritas nasional, proyek padat karya, wirausaha, dan tenaga kerja pendamping melalui lembaga pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) pemerintah maupun swasta.
“Kami meminta langkah strategis pemerintah untuk mempersiapkan tenaga kerja guna mendukung proyek strategis nasional,” ungkap Ansory Siregar, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI saat Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta pada Rabu, 8 Juli 2020.***