Network
PR BEKASI - Sejumlah agenda kebijakan lanjutan pemerintah setelah disahkannya Omnibus law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja mulai dilakukan.
Salah satunya yakni pembentukan lembaga Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI).
Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Baca Juga: Soroti Azan 'Hayya Alal Jihad' Diduga di Ponpes Habib Bahar, Novel Alaydrus: Azan Kok Kaya Gitu
Ia mengatakan bahwa aturan SWF yang dibentuk melalui omnibus law UU Cipta Kerja akan rampung pada Desember 2020 lalu dan mulai beroperasi Januari 2021 mendatang.
Sehingga, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa semua regulasi dan aturan hukum terkait SWF telah selesai dan Januari mendatang akan mulai efektif.
"Bulan depan, pertengahan, saya rasa, semua regulasi dan aturan hukum untuk Sovereign Wealth Fund selesai. Dan Januari akan mulai efektif berjalan," katanya, seperti dikutip oleh Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara pada Senin, 30 November 2020.
Pernyataan tersebut ia sampaikan pada saat menyampaikan sambutan dalam Tri Hita Karana Forum Dialogue Cloud Event "Indonesia Omnibus Law For a Better Business Better World" secara virtual di Jakarta.
Baca Juga: Jangan Lengah! WHO Peringatkan Tingkat Kematian Akibat Malaria Lebih Tinggi Dibandingkan Covid-19
Selanjutnya, Luhut menjelaskan pemerintah akan bekerja keras untuk mewujudkan dana abadi tersebut.
Diketahui, saat ini sudah ada komitmen investasi dari lembaga investasi AS, The US International Development Finance Corporation (IDFC) senilai dua miliar dolar AS untuk masuk dalam SWF Indonesia.
Kemudian, ia juga menyebut akan ada sekitar sembilan pengelola dana internasional yang dibidik untuk menyuntikkan dana ke lembaga pengelola investasi Indonesia itu.
Mantan Menko Polhukam itu menuturkan sejumlah negara sudah menggunakan skema SWF untuk bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga: Jangan Lengah! WHO Peringatkan Tingkat Kematian Akibat Malaria Lebih Tinggi Dibandingkan Covid-19
Skema sumber pendanaan SWF Indonesia juga disebutnya serupa dengan yang dimiliki Rusia dan India yang berasal dari internal (APBN) dan investasi asing atau co-investment.
"Pemerintah Indonesia akan ikut menyumbang sekitar enam miliar dolar AS bulan depan dan mudah-mudahan juga tahun depan. Karena, kita punya (potensi) sekitar 600 miliar dolar AS dari BUMN. Ini jadi semacam backdoor listing untuk membuat pendanaan ini sangat kredibel," katanya menjelaskan.
Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN) Budi Gunadi Sadikin mengatakan SWF merupakan instrumen investasi, dengan nantinya pengembangan koorporasi di Indonesia bisa dibiayai investor dari luar negeri sehingga SWF ini juga bentuk stimulus bagi koorporasi.
Baca Juga: Perang Berlanjut di Media Sosial, Twitter Blokir Akun Pendukung Kerajaan Thailand
Selain itu, ia menekankan investasinya dalam bentuk investasi kepemilikan atau investasi saham, bukan investasi pinjaman yang harus dikembalikan uangnya.
"Itu sebabnya kami melihat bahwa mekanisme investasi dari luar negeri di masa sulit seperti ini akan sangat membantu meningkatkan profil investasi Indonesia dan juga lapangan kerja di Indonesia yang memang sangat dibutuhkan oleh banyak rakyat," katanya.***
