Network
PR BEKASI - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah harus lebih berperan dalam masa-masa ketidakpastian karena hampir seluruh sektor publik hingga swasta terkena imbas pandemi virus corona atau Covid-19.
Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi krisis pandemi ini adalah dengan menyiagakan stimulus fiskal hingga Rp695,2 triliun dan memperlebar defisit anggaran hingga 6,34 persen PDB.
"Krisis kali ini berbeda sekali karena kita harus melindungi manusia dan perekonomiannya sekaligus. Untuk membendung penyebaran virus, kita harus membatasi pergerakan manusia," ujar Sri Mulyani di Jakarta seperti dikutip oleh pikiranrakyat-bekasi.com dari Antara Selasa, 30 Juni 2020.
Baca Juga: India Resmi Blokir 59 Aplikasi Asal Tiongkok Termasuk TikTok dan WeChat
Dirinya menjelaskan krisis ini berbeda dengan 1998 dan 2008 karena merupakan guncangan besar yang tidak pernah dialami negara-negara manapun di era modern.
Pandemi Covid-19 juga telah memukul perekonomian masyarakat secara luas termasuk rumah tangga dan pelaku usaha, terutama UMKM.
Oleh karena itu pemerintah merumuskan kebijakan untuk dua hingga tiga langkah ke depan dengan mengarahkan stimulus itu untuk perlindungan sosial serta dukungan bagi UMKM.
Baca Juga: IMF Tekankan Pentingnya Partisipasi Swasta dalam Pengurangan Utang Internasional
UMKM mendapatkan restrukturisasi kredit serta subsidi bunga dan kemudahan untuk mendapatkan kredit modal kerja baik melalui penempatan dana murah pada perbankan maupun penjaminan kredit.
Dirinya juga menambahkan kondisi ini juga membuat pemerintah berupaya keras untuk merumuskan strategi pembiayaan yang baru mengingat penerimaan negara yang terbatas.
"Di tengah pandemi yang menyebabkan gejolak pasar keuangan, pendalaman pasar dan mengandalkan pembiayaan domestik menjadi sangat penting," kata Sri Mulyani.
Baca Juga: Mengakhiri Perdagangan di Bulan Juni, IHSG dan Nilai Tukar Rupiah Dibuka Menguat
Dalam situasi ini mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu memastikan pemerintah masih bergantung pada penerbitan surat berharga negara di dalam negeri dan memberikan kesempatan pada bank sentral untuk ikut terlibat di pasar primer.
"Terakhir, peran lembaga keuangan multilateral dan bilateral juga sangat penting dalam memberikan pinjaman dengan bunga yang rendah," imbuh Sri Mulyani.
Meski demikian menurutnya, krisis ini juga berdampak positif pada pemanfaatan teknologi yang dapat mempercepat terjadinya inklusi keuangan.
Baca Juga: Cek Fakta: Banser NU Dikabarkan Kepung Kantor PDI Perjuangan untuk Lakukan Protes terhadap RUU HIP
"Satu hal yang berbeda pada krisis kali ini adalah adanya pembatasan sosial dan beruntung kita punya teknologi sehingga banyak transaksi dilakukan secara online," ucapnya.
Peran teknologi dapat membuat kehidupan masyarakat tetap berjalan dengan baik dan transaksi ekonomi tidak terhambat, meski kontak fisik menjadi terbatas.
"Banyak orang beralih menggunakan transaksi dengan teknologi digital. Hal ini mengakselerasi penggunaan teknologi yang (selanjutnya) mentransformasi ekonomi ke digital," tutur Sri Mulyani.***
