Network
PR BEKASI – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengimbau bagi penerima bantuan subsidi upah (BSU) atau bantuan langsung tunai (BLT) digunakan untuk membeli produk lokal, UMKM.
Adapun besaran BLT sebesar Rp600.000 perbulan untuk empat bulan, dikirimkan langsung ke rekening pribadi para pekerja.
“Akan lebih baik jika bantuan subsidi gaji atau upah dibelanjakan produk-produk lokal dan UMKM. Dengan demikian industri lokal dan UMKM juga ikut bergeliat,” kata Menaker Ida Fauziyah dalam keterangan resminya di Jakarta, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari ANTARA, Senin 7 September 2020.
Baca Juga: Lowongan Kerja BUMN PT ASABRI Hingga 11 September 2020, Ada 14 Posisi untuk Lulusan D3 dan S1
Menurut Menaker, program BLT itu dilakukan pemerintah karena ingin melindungi, meningkatkan, dan mempertahankan ekonomi pekerja dari dampak pandemi Covid-19.
“Subdisi upah ini diharapkan mampu menjaga serta meningkatkan daya beli pekerja dan mendongkrak belanja konsumsi sehingga menimbulkan ‘multiplier effect’ pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” kata Menaker.
Dalam keterangan tersebut disebutkan juga provinsi mana saja yang menerima BLT terbanyak setelah dilakukan penyaluran subsidi tahap I dan II untuk total 5.5 juta pekerja.
DKI Jakarta berada di posisi pertama sebagai provinsi yang pekerjanya banyak menerima BLT dengan jumlah 1.071.414 pekerja atau sekitar 19.48 persen.
Baca Juga: Buat Serial Dokumenter ‘Paras Cantik Indonesia’, Tompi Bongkar Potret Inspiratif Perempuan Indonesia
Sementara provinsi yang menduduki lima teratas penerima BLT itu yakni Jawa Barat (1.029.830 pekerja), Jawa Tengah (702.531 pekerja), Jawa Timur (560.670 pekerja), dan Banten (455.193 pekerja).
Selain provinsi terbanyak, Kemnaker pun merilis data provinsi dengan penerima BLT terendah yaitu Nusa Tenggara Timur 7.264 pekerja, Sulawesi Barat 5.980 pekerja, Sulawesi Tenggara 5.789 pekerja, Gorontalo 4.963 pekerja, dan Maluku Utara 2.514 pekerja.
Sebelumnya, pemerintah mulai menyalurkan subsidi upah yang sampai saat ini mencapai tahap kedua. Tahap 1 pemerintah menyalurkan kepada 2.5 juta pekerja dan tahap II kepada 3 juta pekerja.
Baca Juga: Tipu Perusahaan Medis Italia dengan Mudah, Bareskrim Polri Tangkap 3 WNI yang Raup Rp58.8 Miliar
Bantuan dengan total Rp2.4 juta itu ditargetkan dapat diberikan kepada 15.7 juta pekerja swasta dan pemerintah non-PNS dengan pendapatan kurang dari Rp5 juta.
Untuk menghimpun itu semua, pemerintah menggunakan data rekening pekerja terdaftar dan diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan, yang kemudian diperiksa kembali oleh Kemnaker sebelum disalurkan.***
