Network
PR BEKASI - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diperketat oleh Pemprov DKI Jakarta sudah diterapkan semenjak Senin lalu.
Itu artinya, saat ini PSBB total di Jakarta sudah memasuki hari ketiga.
Namun, hingga kini masih ada saja pihak yang mempermasalahkan penerapan PSBB tersebut.
Setelah sebelumnya, ada tiga menteri perekonomian yang menyampaikan kritik mereka terhadap kebijakan yang diterapkan Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Baca Juga: Dukung PSBB Ketat di Jakarta, Ridwan Kamil Inspeksi Kesiapan RS di Depok dan Bandung
Kini, giliran Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) yang mengkritik kebijakan Anies Baswedan tersebut.
Menurut Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani, kebijakan buka tutup PSBB yang dilakukan bisa membuat ekonomi Indonesia kolaps alias ambruk.
"Buka tutup, buka tutup ekonomi kita kolapse betulan, dan dampaknya bagi masyarakat sangat luar biasa," kata Hariyadi, Rabu, 16 September 2020, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari RRI.
Hariyadi juga mengungkapkan bahwa dirinya sepakat dengan surat terbuka Budi Hartono, bos PT Djarum, orang terkaya di Indonesia yang mengkritik penerapan PSSB karena dianggap tidak efektif.
Baca Juga: Mengerikan! Sedang Buang Air Besar di Toilet, Alat Kelamin Pria Ini Digigit Ular Piton
Karena menurutnya, walaupun PSBB total telah diterapkan di Jakarta, diagram pertumbuhan infeksi Covid-19 tetap meningkat.
Hal itu adalah bukti bahwa Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan tidak memiliki langkah yang jitu untuk mengatasi masalah pandemi Covid-19.
"Suara Pak Budi mewakili dari sebagian besar pengusaha yang gundah kan. Ini bagaimana sih sebetulnya, katanya kita ingin berdampingan dengan Covid-19, tapi di lain pihak Pemprov tidak melakukan preventif dengan benar," kata Hariyadi.
Baca Juga: Ahok Bongkar Kebusukan Internal Pertamina, Andre Rosiade: Copot Saja Beliau Pak Jokowi, Buat Gaduh
Hariyadi juga mengungkapkan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh Anies Baswedan harus diimbangi dengan roda ekonomi yang terus berjalan.
"Pengusaha itu kan masyarakat juga, jadi pandemi ini memang jelas menyetel ulang semua tata kehidupan kita semua. Yang ingin kita sampaikan, kalau kebijakan ini juga harus diimbangi dengan roda efektivitas ekonomi yang tetap berjalan," ujar Hariyadi.***
