Network
"But it isn't the only key problem, saya zaman Gus Dur regulasinya biasa-biasa aja, ekonomi masuk kita -3 persen, 21 bulan kita naikin ke 4.5 persen, gaji pegawai negeri mas Moeldoko, ABRI waktu itu kita naikin 125% dalam 21 bulan," tuturnya.
"In order to pump purchasing power (daya beli) sehingga retailnya hidup, kredit usaha kita benahi yang di BPPN, saya stretch saya kurangi bunganya dsb," ucapnya menambahkan.
Rizal Ramli mengungkapkan bahwa pengesahan UU Cipta Kerja bukan solusi dalam kebobrokan regulasi di Indonesia.
"Betul kita paling brengsek dalam regulasi, tetapi apakah solusinya dengan bikin UU yang sembilan ratus halaman, kalau betul mau menyederhanakan cukup 100 halaman UUnya, itu saya salut, jagoan! Sehingga nanti pengusaha mau tau UU Indonesia malah bayar lawyer mahal buat belajar pasal-pasal yang kontradiksi dsb tersebut," ucapnya.
Baca Juga: Cek Fakta: Beredar Kabar Daftar Kartu Prakerja Sekarang Bisa Dapat Kartu Bahan Bakar Shell Rp600.000
Tak hanya sampai di situ, dirinya kembali menyemprot Bahlil Lahadalia terkait banyaknya birokrat yang melakukan tindakan ilegal.
"Mas Bahlil kan pengusaha, udah pengalaman, dikatakan di situ ini gratis, itu gratis. Emang birokrat akan kasih saudara izinnya? Dia justru malah perlambat, kalau mau gratis sana aja ke presiden, ke televisi aja, akhirnya kalo gak nyogok istilahnya gak jalan tuh barang, iya kan?," ucapnya.
"Jadi kuncinya bukan hanya mengurangi regulasi, tindak tegas birokrat yang kerjanya meras ini," tuturnya menambahkan.
Tentu dirinya berhak mengatakan hal tersebut, kenapa? Karena Rizal Ramli pernah menjabat sebagai kepala Bulog pada jaman Soeharto yang pada saat itu adalah lembaga nomor dua paling korup setelah pertamina.
Baca Juga: Memilih Pensiun dari Ring MMA, Ini Permintaan Terakhir Khabib Nurmagomedov kepada UFC
