Network
PR BEKASI – Program Bantuan Sosial (Bansos) melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dalam rangka Jaring Pengaman Sosial (JPS) akan tetap dilaksanakan hingga tahun 2021.
Pemerintah memberikan Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 10 Juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yaitu sebesar 300.000/KPM per bulan.
Untuk mengetahui apakah kamu terdaftar sebagai penerima BST dari Pemerintah bisa dicek melalui website resmi https://dtks.kemensos.go.id/.
Baca Juga: Berhasil Ditangkap, Polisi Ungkap Fakta Tak Biasa Tentang Pelaku yang Nekat Begal Sepeda Anggota TNI
Berikut tahapan selanjutnya setelah masuk ke dalam website tersebut:
1. Buka link https://dtks.kemensos.go.id/.
2. Pilih ID, kamu bisa memilih salah satu identitas yang akan dicek (NIK, ID DTKS atau nomor PBI JK/KIS). Untuk mempermudah, pilih ID berupa NIK.
3. Lalu, masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
4. Masukkan nama sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP).
5. Ketik ulang kode Captcha yang sesuai dengan tampilan.
Baca Juga: Kelahiran Anak Pertama di Luar Prediksi Dokter, Edy Bohay: Pagi-pagi Zaskia Gotik Mendadak Kontraksi
6. Terakhir, klik kata 'cari'.
7. Nantinya akan muncul pop up data penerima bantuan sosial dari Kemensos
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan BST yang diberikan jumlahnya ditingkatkan semula 9 juta KPM pada tahun 2020 menjadi 10 juta KPM di tahun 2021.
"Tentu saja dengan ada beberapa perubahan, baik perubahan alokasi perubahan kuota atau sistem penyaluran," tutur Menko PMK, seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari RRI pada Minggu, 8 November 2020.
Baca Juga: Sebut Abdul Somad Tertarik Bergabung, Deklarator Partai Masyumi: Ustaz Juga Bisa Jadi Ketua Umum
Sampai saat ini progres penyaluran Bansos (Program Sembako, Program Kartu Keluarga Harapan (PKH), BST, Bansos Jabodetabek, Bansos beras KPM PKH, Bansos tunai KPM sembako) telah tersalur Rp112,9 T (88,81% dari Rp 127,2 T).
Muhadjir Effendy menjelaskan program keluarga harapan (PKH) untuk 10 juta KPM dan Program sembako/bantuan pangan non-tunai (BPNT) untuk 18,8 juta KPM.
Lebih lanjut, Menko Muhadjir Effendy menerangkan, kunci keberhasilan bansos adalah data tepat sasaran. Kemensos akan memutahirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) besar-besaran pada tahun 2021.
Baca Juga: Sikapi Viralnya Video Syur Mirip Gisella Anastasia, Polda Metro Jaya: Masih Menunggu0
Program ini menggabungkan dua lembaga Kementerian yaitu Kementerian Sosial (Kemensoso) dan Kementerian Desa dengan menyediakan anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020.
Mensos Juliari Batubara mengatakan per Sabtu, pagu alokasi anggaran untuk bansos di Kemensos berkisar Rp86 triliun hingga Rp87 triliun. Namun, jumlah tersebut sewaktu-waktu bisa saja berubah.***
