Network
PR BEKASI - Digitalisasi UMKM merupakan bentuk realisasi dari dua agenda besar pemerintah Indonesia saat ini, yaitu pemulihan ekonomi nasional dan transformasi digital.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dalam acara Google For Indonesia yang digelar secara virtual, pada Rabu, 18 November 2020.
"Selain penguatan ekosistem UMKM, pemerintah juga melakukan berbagai upaya untuk memperkuat ekosistem digital, khususnya e-commerce," kata Menko Airlangga, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara.
Baca Juga: Warga Puri Lestari Kabupaten Bekasi Keluhkan Air PAM Mati Selama Satu Pekan
Menurut Menko Airlangga, penguatan ekosistem digital ditunjang melalui sejumlah regulasi, seperti menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Dia menjelaskan, pemerintah tengah mempercepat pembangunan infrastruktur 4G, memperkuat sistem logistik nasional, memperkuat keamanan siber dan pelindungan data terutama data pribadi, dan menciptakan fair playing field, antara lain melalui pengaturan pajak digital.
Lebih lanjut, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp695.2 triliun yang digunakan untuk pengendalian pandemi kesehatan sebesar Rp87.5 triliun, dan pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp607.5 triliun.
Baca Juga: Habib Rizieq Sebut Pemenggalan Prancis Bisa Terjadi, Henry: UU ITE Bisa Dipakai Untuk Pidanakan Dia
"Dari alokasi tersebut, dukungan bagi UMKM disiapkan sebesar Rp123.46 triliun yang antara lain direalisasikan dalam bentuk subsidi bunga, penjaminan kredit, relaksasi pajak, dan bantuan produktif," tuturnya.
Selain itu, Menko Airlangga menambahkan, melalui RUU Cipta Kerja, pemerintah juga menyiapkan berbagai kemudahan bagi UMKM.
Mulai dari pembebasan biaya perizinan bagi usaha mikro dan keringanan biaya perizinan bagi usaha kecil, pembebasan biaya sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil, penyederhanaan proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, dan penggunaan kegiatan usaha mikro dan kecil sebagai jaminan kredit program.
Baca Juga: Sri Mulyani Paparkan 4 Syarat Penting Wujudkan Indonesia Berpenghasilan Tinggi Tahun 2045
Ada pula prioritisasi produk/jasa usaha mikro dan kecil dan koperasi sedikitnya 40 persen dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, pemberian insentif pajak penghasilan bagi usaha mikro dan kecil, serta pendampingan seperti dukungan manajemen, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana, termasuk digitalisasi.
Dia mengaku kalau pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Perusahaan teknologi Google baru-baru ini memberikan pelatihan keahlian digital dan bantuan pembiayaan rendah bunga senilai 10 juta dollar AS kepada UMKM.
"Kami harapkan melalui inisiatif Google tersebut, UMKM dan tenaga kerja produktif di Indonesia dapat terbantu untuk terus beraktivitas di tengah pandemi dan meningkatkan keahlian digital," kata Menko Airlangga.
Baca Juga: Tak Ingin Ada Hal yang Merugikan, Ganjar Pranowo Tidak Akan Izinkan Acara yang Timbulkan Kerumunan
"Semoga semua upaya yang kita lakukan mampu merealisasikan potensi ekonomi digital Indonesia sebesar 124 miliar dollar AS di tahun 2025, menuju tercapainya visi Indonesia Maju di tahun 2045." sambungnya.
