PR BEKASI - Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia, Retno Marsudi mendesak PBB Asia Tenggara untuk segera menunjuk seorang utusan khusus ke negara Myanmar pada Rabu, 2 Juni 2021.
Hal itu dilakukan untuk menanggapi atas kudeta oleh junta militer yang terjadi dan keselamatan warga sipil ketika junta militer berkuasa menindak oposisi di Myanmar.
Setelah mengadakan pembicaraan dengan Josep Borrell selaku kepala urusan luar negeri Uni Eropa di Jakarta.
Retno Marsudi juga mengatakan bahwa Indonesia akan terus berkomunikasi dengan ketua ASEAN dan negara-negara anggota lainnya.
Baca Juga: Para Selebritas Myanmar Ditahan, Dianggap Sebagai Penentang Kudeta
Kemudian menyusul tuntutan dari mereka untuk segera diakhirinya pembunuhan dan pembebasan tahanan politik di Myanmar.
Pada April 2021 lalu, para pemimpin ASEAN bertemu di Jakarta dengan Jenderal Senior Min Aung Hlaing selaku pemimpin kudeta Myanmar.
Mereka juga sepakat bahwa dialog antar pihak Myanmar harus segera dimulai, dengan bantuan utusan dari ASEAN.
"Penunjukan utusan khusus harus segera diselesaikan," kata Retno, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com melalui UPI, Kamis, 3 Juni 2021.
Baca Juga: Pemimpin Junta Myanmar Ragukan Kembalinya Muslim Rohingya yang Melarikan diri ke Bangladesh
“Keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar harus terus menjadi prioritas,” ujarnya.
Seorang diplomat Indonesia yang tahu dengan masalah Myanmar mengatakan bahwa Brunei, yang saat ini memegang kepemimpinan bergilir ASEAN, akan mengirim Erywan Yusof selaku Menteri Luar Negeri Kedua untuk bertemu dengan junta pada Sabtu mendatang.
Diplomat dengan nama anonim, mengatakan bahwa kunjungan itu bertujuan untuk meminta persetujuan Myanmar dari utusan ASEAN.
Kemudian dia juga mengatakan bahwa penamaan utusan tersebut melibatkan kedua belah pihak di Myanmar. Hal itu membuat prosesnya menjadi lambat.
Baca Juga: Pasukan Keamanan Myanmar dan Kelompok Bersenjata Terlibat Baku Tembak di Perbatasan China
Menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik Myanmar, melaporkan bahwa mereka telah menyimpan penghitungan rinci terhadap penangkapan dan kematian sejak pengambilalihan militer pada Februari lalu.
Selain itu, 818 pengunjuk rasa dan pengamat telah dibunuh oleh personel keamanan sejak kudeta terjadi.
Lebih dari 4.300 orang ditahan, termasuk 104 orang yang telah dijatuhi hukuman.
Min Aung Hlaing mengatakan dalam sebuah wawancara minggu lalu dengan Phoenix Television Hong Kong, bahwa jumlah korban tewas telah dilebih-lebihkan, yang sebenarnya adalah sekitar 300 korban, yang diantaranya 47 polisi tewas, serta lebih dari 200 lainnya luka-luka.***