PR BEKASI - Hamas menentang eksekutif Otoritas Palestina dalam bantuan dan rekonstruksi di Jalur Gaza.
Selain itu, Hamas juga menolak permintaan untuk mengizinkan Otoritas Palestina secara eksklusif mengawasi masuknya hibah Qatar ke Jalur Gaza.
Sementara itu, Al-Quds melaporkan bahwa Hamas tidak keberatan jika Otoritas Palestina mengelola file rekonstruksi.
Tetapi dengan syarat melalui kemitraan nasional dan tidak dalam keadaan eksklusivitas.
Baca Juga: Palestina Beri Peringatan pada Israel Atas Penundaan Pembatasan di Daerah yang Dikuasai Hamas
Yahya Sinwar selaku pemimpin Hamas, pada Senin bertemu dengan Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com melalui The Jerusalem Post, Rabu, 23 Juni 2021.
Namun sangat disayangkan, hasil dari pembicaraan antara Hamas dan Koordinator Khusus PBB tersebut gagal.
"Ini adalah pertemuan yang buruk," kata Sinwar setelah pertemuan itu.
Pada Senin, kabinet Palestina yang berbasis di Ramallah mengumumkan pembentukan tim untuk rekonstruksi di Jalur Gaza setelah pertempuran bulan lalu.
Baca Juga: Hamas Minta Israel Transfer Sebanyak Rp400 Miliar dari Qatar ke Jalur Gaza
Tetapi, pejabat Hamas mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui tentang keputusan Otoritas Palestina untuk membentuk komite.
Dia juga menambahkan bahwa langkah tersebut tidak dikoordinasikan sebelumnya dengan Hamas atau faksi Palestina lainnya di Jalur Gaza.
Naji Sarhan selaku pejabat senior di Kementerian Pekerjaan Umum yang berbasis di Gaza, mengatakan bahwa Otoritas Palestina telah menambahkan namanya ke tim tanpa sepengetahuannya.
“Saya terkejut dengan keputusan kabinet Palestina di Ramallah untuk membentuk tim rekonstruksi di Jalur Gaza tanpa memberi tahu kami atau berkoordinasi dengan kami sebelumnya,” kata Sarhan.
Baca Juga: PM Israel Naftali Bennett Beri Peringatan Kepada Hamas, Kesabarannya Telah Habis
Dia juga menambahkan bahwa dia telah memutuskan untuk mundur dari tim tersebut.
"Warga Palestina yang namanya muncul dalam daftar kabinet Otoritas Palestina juga tidak diajak berkonsultasi sebelum pengumuman tersebut," katanya.
Mengacu pada kontroversi antara Otoritas Palestina dan Hamas seputar rekonstruksi Jalur Gaza, presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan bahwa pemerintahnya adalah satu-satunya keputusan yang sah untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.
"Kami telah mengatakan bahwa Negara Palestina adalah satu-satunya keputusan yang sah untuk rekonstruksi, ini membutuhkan penghentian penuh agresi di semua wilayah Negara Palestina," kata Abbas.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas juga mengatakan bahwa Otoritas Palestina telah melakukan kontak dengan Mesir, Yordania, Qatar dan negara-negara lain mengenai upaya rekonstruksi.***