PR BEKASI - Pemerintahan Joe Biden telah menyetujui langkah Departemen Kehakiman untuk melakukan peninjauan baru terhadap dokumen rahasia mengenai kasus 11 September 2001 pada Selasa, 10 Agustus 2021.
Terkait kasus 11 September 2001 tersebut, keluarga korban mengatakan mereka dapat merinci hubungan antara 19 pembajak dan pihak berwenang Arab Saudi.
Pekan lalu, keluarga ratusan korban 9/11 mengatakan kepada Presiden AS Joe Biden bahwa dia tidak diterima di acara peringatan tahun ini yang menandai peringatan 20 tahun serangan.
Kecuali Joe Biden mendeklasifikasi bukti yang dapat menghubungkan Arab Saudi dengan serangan tersebut.
Baca Juga: Joe Biden Siap Bagi-bagi Uang Tunai untuk Warga yang Divaksin Covid-19
"Seperti apa yang saya janjikan selama kampanye, pemerintahan berkomitmen memastikan tingkat transparansi maksimum di bawah hukum," kata Joe Biden.
"Juga agar mematuhi panduan ketat yang dikeluarkan selama Pemerintahan Obama-Biden mengenai permintaan hak istimewa rahasia negara," sambungnya.
Karenanya, dia menyambut baik pengajuan Departemen Kehakiman yang menurutnya berkomitmen melakukan tinjauan baru terhadap dokumen.
"Di mana pemerintah sebelumnya telah menegaskan hak istimewa, serta untuk melakukannya secepat mungkin," tambah Biden.
Baca Juga: Kecam Kelompok Anti-Vaksin, Joe Biden: Anda Tidak Secerdas yang Saya Kira
Sebelumnya pada hari Senin, Jaksa Amerika Serikat dari Distrik Selatan New York menulis surat kepada hakim yang mengawasi gugatan yang diajukan keluarga 9/11 terhadap Arab Saudi.
Dia memberitahu bahwa FBI telah memutuskan untuk meninjau pernyataan hak istimewa sebelumnya untuk mengidentifikasi informasi tambahan.
"FBI akan mengungkapkan informasi tersebut secara bergulir secepat mungkin," kata surat tersebut.
Brett Eagleson, yang ayahnya Bruce Eagleson tewas dalam serangan yang sama dan menjadi advokat keluarga, mengindikasikan akan tetap skeptis sampai dokumen dirilis.
Baca Juga: Alami Masalah Kesehatan, Joe Biden Diklaim Akan Segera Lengser dari Jabatan Presiden AS
"Kami menghargai Presiden Biden yang mengakui keluarga kami hari ini saat kami mengejar keadilan dan akuntabilitas terhadap Kerajaan Arab Saudi," kata Eagleson.
"Sayangnya, bagaimanapun, telah banyak janji kosong yang kami dengar sebelumnya," ucapnya, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari Middle East Eye.
Para keluarga tersebut telah memperbarui penekanan mereka agar dokumen 11 September 2001 - Arab Saudi dideklasifikasi usai pemerintah federal merilis laporan intelijen pada Maret.
Dikatakan dalam laporan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman menyetujui pembunuhan kolumnis Middle East Eye Jamal Khashoggi.
Baca Juga: Berita Hoaks Soal Vaksin Covid-19 Bertebaran, Joe Biden: Mereka Telah Membunuh Orang-orang
September lalu, seorang hakim AS memerintahkan Arab Saudi untuk menyediakan 24 pejabat dan mantan pejabat, termasuk mantan duta besar untuk AS, untuk diinterogasi dalam gugatan tersebut.
Sementara isi deposisi dirahasiakan, keluarga tersebut meningkatkan tekanan agar Washington menghapus bukti dalam kasus pengadilan terhadap Riyadh dan merilis hasil penyelidikan, dengan nama sandi Operasi Encore.
Hal itu untuk membuktikan keterlibatan Saudi dalam serangan tersebut karena lima belas dari 19 pembajak adalah warga negara Arab Saudi.
Akan tetapi, walau tak ada tanggapan dari pihak Arab Saudi di Amerika Serikat, Riyadh telah lama membantah keterlibatan mereka dalam serangan yang hampir menewaskan 3.000 orang.
Pada 2016, kedua Majelis Kongres AS memilih untuk mengesampingkan veto presiden Barack Obama atas RUU yang memberi keluarga 11 September hak untuk menuntut Arab Saudi.***