PR BEKASI – Ratu Elizabeth II dilaporkan sedang patah hati karena terancam kehilangan salah satu negara pimpinannya setelah Barbados memutuskan untuk mengubah bentuk pemerintahan menjadi republik pada akhir tahun 2021 ini.
Negara kelahiran penyanyi Rihanna tersebut sejak tahun lalu telah menyatakan keinginan mereka untuk menjadi negara republik pada 30 November 2021 mendatang yang bertepatan dengan perayaan hari kemerdekaan mereka yang ke 55 tahun.
Gubernur Jenderal Barbados, Dame Sandra Mason, yang mewakili Ratu Elizabeth II di negara itu telah dinominasikan untuk menjadi presiden pertama Barbados ketika negara di Kepulauan Karibia itu berubah menjadi republik.
Pencalonan itu diungkapkan oleh Perdana Menteri Barbados, Mia Amor Mottley pada akhir pekan lalu.
“Saya senang untuk melaporkan bahwa Yang Mulia Dame Sandra Mason telah setuju untuk menjadi presiden pertama Barbados,” katanya, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Express, Senin, 30 Agustus 2021.
Dalam pidatonya, Mia Amor Mottley juga menyatakan negara anggota Persemakmuran Inggris tersebut tidak akan memaksa negara untuk membuat perubahan apapun atas nama negara dan bendera.
"Tidak ada perubahan pada nama negara, bendera, dan hari kemerdekaan. Barbados adalah Barbados. Kami bukan Persemakmuran Barbados ataupun Republik Barbados. Kami juga tidak mengubah janji kami," katanya
Dirinya juga berbicara tentang kemungkinan memodernisasi konstitusi Barbados, setelah negara pulau itu berubah status menjadi republik.
"Kami merasa bahwa jika kita akan memiliki konstitusi baru, pada akhirnya, itu akan mencerminkan siapa kita di dekade ketiga abad ke-21,” katanya.
Baca Juga: Tak Disukai Mayoritas Warga Inggris, Pangeran Charles Diharapkan Tak Gantikan Ratu Elizabeth II
"Bukan bahasa hukum, bukan bahasa yang dapat dibenarkan, tetapi sebuah piagam, seperangkat ikrar dan janji sebagai Barbados satu sama lain, tidak lebih dari dua atau tiga halaman," tambahnya.
Negara yang mulai dikenal sejak Rihanna menjalani debutnya sebagai penyanyi dunia pada 2003 lalu tersebut merdeka dari Inggris pada tahun 1966.
Akan tetapi, pada saat itu Barbados langsung bergabung dengan Persemakmuran Inggris dan mempertahankan Ratu Elizabeth II sebagai raja konstitusionalnya.
Jika Barbados melanjutkan rencananya untuk menjadi republik, maka mereka akan menjadi negara pertama yang menyingkirkan Ratu sebagai kepala negara dalam hampir tiga dekade.
Sebelumnya, pada 1992 negara kepulauan Mauritius yang berada di Samudera Hindia, tepatnya di timur benua Afrika telah memutuskan menjadi republik.
Pada September tahun lalu, ketika niat Barbados untuk menjadi republik diumumkan secara resmi, Istana Buckingham mengatakan keputusan ini adalah masalah Pemerintah dan rakyat Barbados.
Ratu Elizabeth merupakan kepala negara dari total 16 negara anggota Persemakmuran Inggris, termasuk Australia, Kanada, Jamaika, dan Selandia Baru.***