PR BEKASI - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price turut menyoroti struktur pemerintahan Afghanistan yang baru di bawah kekuasaan Taliban.
Sebagaimana diketahui, kelompok Taliban mengambil alih kekuasaan Afghanistan pada tanggal 15 Agustus 2021 lalu.
Pemegang kekuasaan tertinggi di Afghanistan diduduki oleh Haibatullah Akhundzada. Ia merupakan pemimpin tertinggi Taliban.
Kemudian, Perdana Menteri Afghanistan yang baru adalah Mullah Mohammad Hassan Akhund.
Baca Juga: Tokoh Taliban Punya Bounty Rp71 Miliar dari FBI, Kini Jabat Menteri Dalam Negeri Afghanistan
Posisi Menteri Dalam Negeri Afghanistan yang baru diduduki oleh Sirajuddin Haqqani.
Putra Mullah Omar, Mullah Yaqoob diumumkan mengisi jabatan sebagai Menteri Pertahanan Afghanistan.
Terkait hal tersebut, Ned Price menilai tidak ada perempuan dalam struktur pemerintahan Afghanistan yang baru.
"Kami mencatat daftar nama yang diumumkan secara eksklusif terdiri dari individu yang menjadi anggota Taliban atau rekan dekat mereka," katanya.
Baca Juga: Mengenal Sosok Haibatullah Akhundzada, Pemimpin Tertinggi Taliban di Afghanistan
"Akan tetapi, tidak ada perempuan," tuturnya, seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari The Guardian pada Kamis, 9 September 2021.
Ned Price mengatakan, Amerika Serikat khawatir dengan sejumlah nama yang diumumkan tersebut.
Pasalnya, salah satu petinggi Taliban Sirajuddin Haqqani merupakan daftar buronan FIB yang memiliki bounty Rp71 miliar.
"Kami juga prihatin dengan afiliasi dan rekam jejak beberapa individu," ujarnya.
Menurut Keterangan yang diperoleh, Sirajuddin Haqqani menjadi buron dan memiliki bounty Rp71 miliar lantaran diduga terlibat aksi terorisme.
Baca Juga: Taliban Umumkan Pemerintahan Baru, Ingin Bangun Kembali Afghanistan dengan Syariat Islam
Sirajuddin Haqqani adalah putra dari mendiang Jalaluddin Haqqani, pendiri Jaringan Haqqani (HN) yang paling ditakuti di Afghanistan.
Kendati demikian, Akhundzada mengatakan bahwa penguasa baru Afghanistan akan berkomitmen kepada semua hukum dan perjanjian internasional selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.
"Di masa depan, semua urusan pemerintahan Afghanistan dan kehidupan di Afghanistan akan diatur oleh hukum syariat," katanya.***