PR BEKASI - Tokoh kelompok radikal Taliban sekaligus Wali Kota Kabul, Afghanistan yang Baru Hamdullah Nohmani melontarkan pernyataan yang menuai kontroversi.
Pernyataan tersebut diutarakan Hamdullah Nohmani dalam menyikapi tentang izin bekerja untuk perempuan di Afghanistan.
Nohmani mengeklaim, perempuan di Afghanistan harus berhenti bekerja dengan alasan Syariah.
Baca Juga: Kaum LGBT di Afghanistan Ketakutan, Diburu Taliban hingga Terancam Dibunuh
"Awalnya kami mengizinkan mereka semua untuk hadir mengerjakan pekerjaan mereka tepat waktu. Tetapi kemudian, Emirat Islam memutuskan pekerjaan mereka harus dihentikan beberapa waktu," kata Nohmani.
Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Mena FN, Nohmani menegaskan bahwa Taliban hanya mengizinkan perempuan bekerja di bidang yang tidak dikerjakan laki-laki.
Adapun bidang yang tidak dikerjakan laki-laki, ungkap Nohmani, adalah bidang kebersihan.
Baca Juga: Taliban Larang Perempuan Bekerja, Jurnalis Perempuan di Afghanistan Terancam Punah
"Kalau begitu, kami hanya mengizinkan perempuan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan atau bukan pekerjaan laki-laki. Misalnya, ada toilet umum perempuan di pasar," tuturnya.
Larangan bekerja untuk perempuan ini juga senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh senior Taliban, Waheedullah Hashimi.
"Kami telah berjuang selama hampir 40 tahun untuk membawa sistem hukum syariah ke Afghanistan.
Baca Juga: Murid Perempuan di Afghanistan Terancam Putus Sekolah, Akui Was-was dengan Kebijakan Taliban
"Syariah tidak mengizinkan laki-laki dan perempuan berkumpul dan duduk bersama di bawah satu atap," katanya.
Terkait hal tersebut, sejumlah mantan pegawai perempuan Kementerian Perempuan Afghanistan melakukan aksi unjuk rasa pada Jumat, 17 September 2021 lalu.
Aksi unjuk rasa ini dilakukan sejumlah mantan pegawai perempuan di depan gedung Kementerian Perempuan Afghanistan.
Baca Juga: Taliban Larang Murid Perempuan SMP-SMA Afghanistan Kembali Sekolah, Ingkar Janji?
Adapun tujuan aksi unjuk rasa ini adalah untuk menuntut Taliban yang membuat kebijakan yang merugikan kaum perempuan.
Selain dilarang bekerja, perempuan juga dilarang untuk berolahraga dan berkarier sebagai atlet.
Tidak hanya itu, Taliban menghapus Kementerian Perempuan menjadi Kementerian Amar Ma'ruf Nahi Mungkar.***