PIKIRAN RAKYAT - Pada awal Februari Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana perdamaian antara Israel dan Palestina yang diberi nama Middle East Peace Plan.
Rencana yang dianggap sangat merugikan Palestina tersebut ditentang oleh berbagai negara yang beraliansi dengan Palestina, salah satunya Indonesia.
Dikutip dari Antara oleh pikiranrakyat-bekasi.com Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin menyatakan pada hari Kamis, 13 Februari 2020 bahwa pemerintah Indonesia akan tetap memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan bagi Palestina.
Baca Juga: Mafia Tanah Bermodus Sertifikat Palsu, Polri Berhasil Selamatkan Rp 85 Miliar
Ma’ruf juga menyatakan bahwa upaya Indonesia saja tidak akan cukup untuk membantu Palestina mencapai keadilan dan kedaulatan.
“Jadi sekarang tentu bagaimana Indonesia mengajak bersama-sama untuk menghadapi Proposal itu dengan negara-negara lain, itu yang jadi masalah sekarang. Ini sedang dalam proses perundingan di PBB,” ujar Ma’ruf.
Indonesia menyeru pada masyarakat dunia agar seluruh pihak yang terlibat menghormati two-state solution, yang menyatakan bahwa kedua negara dapat hidup berdampingan dengan batas-batas wilayah yang telah ditentukan sejak tahun 1967.
Baca Juga: Kecam Tindak Kekerasan Guru di SMAN Kota Bekasi, Disdik Jabar: Guru Harus Ngeunaheun Bagi Siswa
Perwakilan Tetap Indonesia untuk PBB di New York Dian Triansyah Djani mengadakan pertemuan khusus Dewan Keamanan PBB.
“Kita mengharapkan adanya perdamaian di Timur Tengah, hasil akhirnya, Palestina yang berdaulat dan pengakuan terhadap hak-hak Palestina,” tutur Djani.
Dia berharap dari pertemuan tersebut dapat terwujud dukungan bagi Palestina.
Baca Juga: Jembatan Penghubung Pebayuran Bekasi dan Rengasdengklok Senilai Rp 45 miliar Diresmikan
Wakil Duta Besar Palestina untuk Indonesia Taher Ahmad juga berkesempatan untuk menyatakan pendapatnya mengenai rencana perdamaian tersebut.
Ahmad menyatakan di Jakarta bahwa masyarakat Palestina, baik yang beragama Islam maupun Kristen, serta kepemimpinan Palestina, menolak rencana tersebut.
Isi dari rencana perdamaian yang diajukan oleh Trump meliputi demiliterisasi Palestina dan Hamas, pengakuan daerah Tepi Barat dan Lembah Yordan sebagai bagian dari Israel, pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel sepenuhnya, dan pemberian kuasa penuh kepada Israel sebagai penjaga keamanan Palestina.
Baca Juga: Jembatan Penghubung Pebayuran Bekasi dan Rengasdengklok Senilai Rp 45 miliar Diresmikan
Menurut Trump, rencana perdamaian tersebut merupakan solusi yang dapat menciptakan perdamaian antara Palestina dan Israel.
Selain Indonesia, negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab juga menolak keras rencana perdamaian tersebut.
Pertemuan menteri luar negeri negara-negara Liga Arab menghasilkan pernyataan bahwa rencana perdamaian Trump tidak memenuhi persyaratan minimal dari Palestina.
Negara-negara Liga Arab juga telah menyatakan bahwa mereka tidak akan membantu Amerika Serikat menjalankan rencana tersebut.
Negara-negara tersebut juga menyatakan bahwa perdamaian antara Palestina dan Israel tidak dapat terjadi sebelum seluruh pihak terlibat menghormati hak Palestina mendirikan negara sesuai batas-batas wilayah milik Palestina pra-1967.***