PIKIRAN RAKYAT – Jajaran diplomat dan pengusaha di Tiongkok menentang pembatasan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok untuk mencegah terjadinya gelombang kedua pandemi virus corona.
Dikutip Pikiranrakyat-bekasi.com dari South China Morning Post, sejak pertengahan Maret lalu, Pemerintah Tiongkok telah menangguhkan sementara berbagai jadwal penerbangan internasional.
Pemerintah pun telah melarang sejumlah warga negara asing masuk ke wilayahnya meski mereka memiliki visa dan izin tinggal yang masih berlaku.
Beberapa waktu lalu, Kementerian Luar Negeri Tiongkok telah mengeluarkan surat keputusan yang ditujukan kepada para diplomat negara lain.
Baca Juga: Kemunculan Banyak Cacing Dipercaya sebagai Penanda Gempa Bumi, Antara Ya dan Tidak
Dalam surat tersebut, Tiongkok meminta untuk tidak kembali ke Beijing dan menangguhkan pergantian staff perwakilan duta besar hingga 15 Mei setelah temuan sejumlah diplomat asing terinfeksi.
Pembatasan wilayah yang dilakukan Pemerintah Tiongkok bukan sekadar kunjungan antarkota atau provinsi melainkan melarang para diplomat utusan negara lain kembali ke Beijing.
Selain itu, juga melarang pengusaha asing dari dan menuju Tiongkok bahkan memicu tindakan diskriminatif bagi warga negara asing.
Awalnya para diplomat yang baru pulang dari negaranya dan kembali ke Tiongkok hanya diwajibkan untuk melakukan karantina di lokasi yang telah disediakan pemerintah selama 14 hari.
Baca Juga: Sinopsis Transformers: Age of Extinction, Pertarungan Robot Galaksi yang Tayang Malam ini
Protokol kesehatan tersebut mereka anggap masih wajar karena sesuai dengan imbauan WHO, namun belakangan ini para wakil negara dan staf kedutaan besar bahkan benar-benar dilarang untuk melakukan perjalanan ke Tiongkok.
Para pengusaha pun mengeluhkan hal yang sama, mereka sangat menentang kebijakan pembatasan perjalanan tersebut.
Mereka menilai secara tidak langsung Pemerintah Tiongkok nyaris memutus hubungan dagang yang telah dibina dengan baik sejak lama oleh masyarakatnya dengan pengusaha asing.
Bukan hanya itu, dalam beberapa minggu mahasiswa asing bahkan tidak diperbolehkan menginap di hotel, sekadar berolahraga di pusat gimnastik pun tidak diperbolehkan.
Baca Juga: Bantuan Sosial Rp 500.000 Mulai Diantarkan ke Rumah Warga Jelang PSBB Bandung Raya
Sementara itu Kedutaan Besar Afrika bahkan kerap menerima laporan warga negaranya yang menjadi korban diskriminasi di Guangzhou.
Wilayah Guangzhou memang sejak lama menjadi tempat tinggal mayoritas warga Afrika di Tiongkok. Namun kini mereka dilarang untuk bekerja meski hanya bekerja di restoran dan toko-toko kecil.
Kondisi tersebut membuat warga negara Afrika kesulitan, selain harus menghadapi risiko pandemi, mereka juga harus berjuang untuk bertahan hidup di tengah peliknya perlakukan rasis hanya karena mereka warga negara asing.
Pemerintah Tiongkok sengaja menerapkan kebijakan tersebut untuk mencegah terjadinya gelombang kedua pandemi virus corona di wilayahya, namun kesan rasis dan diskrimanasi menjadi masalah baru yang dihadapi warga negara asing.
Baca Juga: Donald Trump Salahkan Tiongkok Soal Pandemi Corona, Washington-Beijing Memanas
Beberapa diplomat dari sejumlah negara angkat bicara karena kebijakan tersebut akan mengganggu perubahan staf kedutaan pada sistem diplomatik mereka.
“Kami mengerti kebijakan tersebut diambil sebagai upaya mencegah penyebaran virus dan kami telah menyepakati kerja sama bilateral dengan Pemerintah Tiongkok untuk memerangi virus ini tetapi pembatasan kunjungan akan menjadi masalah pada sistem diplomatik kami,” tutur salah satu diplomat.
Diplomat lain mengatakan Tiongkok harus menjamin mereka berdasarkan aturan yang dimuat dalam Konvensi Wina Tahun 1961 terkait Hubungan Diplomatik.***