PR BEKASI – Pernyataan Perdana Menteri Republik Vanuatu Bob Loughman terkait masalah Hak Asasi Manusia (HAM) Papua yang disampaikan dalam sidang umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mendapat kritikan keras.
Hal itu dilontarkan oleh Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin. Dirinya mengungkapkan kritikan tersebut dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 28 September 2020, dan menilai Vanuatu tidak menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Menurutnya, pernyataan PM Vanuatu merupakan hal yang sangat tidak pantas, tidak etis, dan tidak menghargai serta menghormati kedaulatan negara lain.
Baca Juga: Disebut sebagai Ujung Tombak, Wapres Minta Pemda Penuhi Hak Masyarakat Dapatkan Informasi COVID-19
“Dengan terulangnya perilaku Vanuatu, PM Vanuatu perlu memahami geografi, geopolitik, dan geostrategi Indonesia sebagaimana diatur dalam norma dan hukum hubungan internasional,” tutur Azis, Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, Senin, 28 September 2020.
Dia menegaskan bahwa Papua adalah bagian penting dari NKRI, dan hal tersebut sudah “clear” serta dikukuhkan oleh Majelis Umum PBB melalui resolusi 2504 (XXIV).
Fakta tersebut yang perlu dihormati oleh Vanuatu maupun kelompok-kelompok yang berusaha memprovokasi keutuhan NKRI.
Baca Juga: Mulai Sekarang Jangan Seduh Teh dengan Air Mendidih Lagi, Ahli Sebut Tidak Baik Jika Dilakukan
“Mungkin PM Vanuatu perlu belajar ilmu hubungan internasional, sehingga memahami norma dan hukum secara benar,” ungkap Azis.
Dia pun mengaku heran dengan Vanuatu yang kerap melontarkan masalah Papua sejak tahun 2016, hingga Sidang Umum PBB tahun 2020 saat ini.
Menurut Azis, jangan sampai isu yang dilontarkan merupakan sebuah pesanan atau tidak berdasar, yang akan berdampak pada negara Vanuatu sendiri nantinya.
Baca Juga: Tak Bisa Memberi Bukti, Hakim AS Perintahkan Donald Trump Tunda Pelarangan TikTok dan WeChat
“Sudah jelas dalam PBB kita sepakat bahwa seluruh anggota PBB menjaga stabilitas keamanan dan menciptakan perdamaian dunia. Vanuatu justru menghasut dunia, dan menyebarkan hoaks kepada dunia,” tuturnya.
Azis meminta agar Vanuatu perlu belajar etika dari konsep ASEAN, sehingga bisa menerapkan nilai-nilai peradaban yang baik tanpa mengintervensi, apalagi menuduh sesama negara berdaulat.
Selain itu, dia pun mengapresiasi tanggapan melalui hak jawab oleh Diplomat Indonesia Silvany Austin Pasaribu yang memberi respons terhadap Perdana Menteri Vanuatu.
Baca Juga: Ingin Segera Bentuk Provinsi Baru, Sejumlah Pemimpin Daerah Papua Gabung Tim Percepatan
“Jika level Perdana Menteri Vanuatu tidak ingin dipermalukan oleh diplomat muda Indonesia, maka Vanuatu harus mulai belajar menghormati norma-norma internasional,” ungkap Azis.
Dia juga mengapresiasi serta mendukung strategi dan langkah Kementerian Luar Negeri Indonesia, terkait persoalan tersebut.***