Network
PR BEKASI - Menteri Urusan Islam Arab Saudi, Abdullatif bin Abdulaziz al-Sheikh, mengatakan bahwa banyak imam masjid yang dipecat dalam beberapa pekan terakhir ini.
Menurutnya, ini akibat dari kegagalan mereka dalam melaksanakan arahan Kementerian dalam menerbitkan pernyataan dari Dewan Cendekiawan Agama Senior yang menjelaskan mengenai bahaya kelompok teroris Ikhwanul Muslimin.
"Ini karena kegagalan mereka dalam melaksanakan arahan kementerian dalam menerbitkan pernyataan dari Dewan Cendekiawan Agama Senior yang menjelaskan kepada orang-orang tentang bahaya kelompok teroris Ikhwanul Muslimin," kata al-Sheikh, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Al Arabiya pada Rabu, 23 Desember 2020.
Baca Juga: Sebut Jajaran Kemenag 'Dream Team', Fachrul Razi Optimis Gus Yaqut Emban Amanah Menteri Agama
Dikabarkan bahwa melalui pemecatan tersebut, pemerintah Arab Saudi ingin menekankan terkait pentingnya peran ulama atau imam dalam memperingatkan umat tentang bahaya terorisme.
Selanjutnya, Al-Sheikh juga menjelaskan kepada para imam yang dipecat itu bukan berarti mereka dinilai sebagai anggota Ikhwanul Muslimin atau pendukung ideologinya.
Perlu diketahui, pemecatan bagian dari prosedur Kementerian terhadap mereka yang dianggap tidak mampu atau lambat dalam melaksanakan.
Baca Juga: Drop Saat Tahu Kiwil Bulan Madu dengan Eva Belisima, Rohimah: Padahal dari Dulu Aku Minta ke Bali
"Dan mereka akan digantikan oleh yang siap dan yang memenuhi syarat," katanya.
Arab Saudi secara resmi menetapkan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris pada tahun 2014 silam.
Menurut media lokal, Okaz dan Saudi Gazette, Kementerian Urusan Islam berencana untuk merekrut para imam dan muazin untuk dipekerjakan dan diupah oleh negara.
Para imam ini akan ditempatkan di tempat salat di kompleks-kompleks komersil.
Baca Juga: Jaring 35 Akun dari Sejumlah HP, Simpatisan FPI Ditangkap Polisi Atas Ujaran Kebencian di Medsos
Kemudian, menurut Kementerian, mereka siap menampung para imam atau dai yang memiliki pemikiran cemerlang.
"Sejumlah besar dari mereka dipersiapkan untuk pekerjaan terhormat ini, dan kementerian memiliki sejumlah besar kandidat tingkat lanjut yang tertarik dengan pekerjaan ini dan bersedia untuk menempati pekerjaan ini, termasuk banyak lulusan perguruan tinggi Syariah dan yang memiliki gelar master dan PhD dalam ilmu Syariah." katanya.***
