Network
PR BEKASI – Serangan udara militer Amerika Serikat (AS) di Suriah timur pada Kamis, 25 Februari 2021 yang diperintahkan Presiden Joe Biden telah menuai kritik di kawasan Timur Tengah.
Militer AS mengatakan telah melakukan serangan terukur terhadap fasilitas di Suriah timur yang digunakan oleh milisi pro-Iran, sebagai tanggapan atas serangan roket terhadap sasaran AS di Irak beberapa waktu lalu.
Juru bicara Pentagon, John Kirby mengatakan Serangan udara itu disengaja dan ditujukan untuk mengurangi situasi keseluruhan di Suriah timur dan Irak.
Shihab Rattansi dari Al Jazeera, yang berada di Washington DC, mengatakan ada upaya yang jelas untuk membedakan dengan pendahulu Joe Biden, yaitu Donald Trump.
Baca Juga: Kasus Jokowi di NTT Disamakan dengan HRS, Teddy Gusnaidi: Gue Udah Pernah Jelasin Pas Raffi Ahmad
Baca Juga: Sutiyoso Heran Hanya Anies yang 'Digebuki' Soal Banjir, Adhie M Massardi: Bang Yos Pura-pura Heran
"Mereka mencoba untuk membandingkan dengan era Donald Trump yang dalam menanggapi serangan terhadap pasukan koalisi di Irak menggunakan kekuatan yang paling tidak proporsional dengan membunuh jenderal Iran (Qassem) Soleimani," katanya.
Seyyed Mohammad Marandi, seorang profesor sastra Inggris dan orientalisme di Universitas Teheran mengatakan langkah tersebut menunjukkan bagaimana pemerintahan Joe Biden dan Donald Trump akan sama.
Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif berbicara dengan mitranya dari Suriah pada Jumat, 26 Februari 2021 beberapa jam setelah serangan udara AS.
"Kedua belah pihak menekankan perlunya Barat untuk mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Suriah," katanya, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Al Jazeera.
Jurnalis AS Ayman Moyeldin membuat garis waktu untuk menunjukkan kesamaan antara langkah Joe Biden dan beberapa mantan presiden AS.
AS telah lama dikritik karena intervensi militer di beberapa negara mayoritas Muslim seperti Irak dan Libya dan memaksakan perubahan rezim yang menyebabkan kekacauan politik dan ketidakstabilan.
Selain mendapat kecaman dari dunia internasional, langkah yang dibuat AS itu juga mendapat kecaman dari dalam negeri.
Baca Juga: Picu Terjadinya Perang Dunia 3, Inggris Kirim Kapal Induk HMS Queen Elizabeth ke Laut Natuna Utara
Hillary Mann Leverett, CEO dari konsultan risiko politik Stratega, mengatakan meski serangan udara mengirimkan pesan tentang kesetiaan pemerintahan Joe Biden di kawasan itu, mereka tidak akan meredakan situasi di Timur Tengah.
“Pemerintahan Biden mencoba menggambarkan serangan militer pertama ini sebagaimana diukur dengan berkonsultasi dengan sekutu. Tapi ini tidak akan mengurangi apapun,” katanya.
"Faktanya, itu menandakan pesan yang sangat kuat kepada Iran bahwa ... pemerintahan Biden sebenarnya berusaha meningkatkan tekanan dan pengaruhnya terhadap Iran," ujarnya.
Baca Juga: Dapat Duit Rp42 juta Hanya dengan Tertidur, Mantan Member Girlband Ini Kaya Mendadak
Serangan roket terhadap posisi AS di Irak dilakukan ketika Washington dan Teheran mencari cara untuk kembali ke kesepakatan nuklir 2015 yang ditinggalkan oleh mantan Presiden AS Donald Trump.
Tidak jelas bagaimana, atau apakah, serangan itu dapat mempengaruhi upaya AS untuk membujuk Iran kembali ke negosiasi tentang kedua belah pihak untuk melanjutkan kepatuhan terhadap perjanjian tersebut.
Mary Ellen O'Connell, seorang profesor di Sekolah Hukum Notre Dame, mengkritik serangan AS sebagai pelanggaran hukum internasional.
Baca Juga: Moeldoko Merasa Ditekan, Andi Arief: Masih Terus Bergerak dan Bersekongkol Kok Merasa Ditekan
"Piagam PBB memperjelas bahwa penggunaan kekuatan militer di wilayah negara berdaulat asing adalah sah hanya sebagai tanggapan atas serangan bersenjata di negara pertahanan yang menjadi tanggung jawab negara sasaran," katanya.
"Tak satupun dari elemen piagam PBB itu terpenuhi oleh militer AS dalam serangan di Suriah," katanya,**
