Network
PR BEKASI – Presiden Filipina, Rodrigo Duterte mengancam akan menjebloskan ke dalam penjara orang-orang yang menolak mengikuti vaksinasi Covid-19.
Kebijakan tersebut dilontarkan oleh Rodrigo Duterte karena Filipina menjadi salah satu negara yang mengalami pandemi Covid-19 terburuk di Asia.
Sampai artikel ini dibuat, diketahui sudah lebih dari 1.3 juta kasus Covid-19 terjadi di Filipina dan lebih dari 23.000 pasien telah meninggal dunia.
Hal tersebut dikatakan oleh Rodrigo Duterte dalam pidato yang disiarkan televisi pada Senin, 21 Juni 2021.
"Anda pilih, vaksin atau saya akan memenjarakan Anda?," katanya, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Channel News Asia, Selasa, 22 Juni 2021.
DIrinya mengatakan hal tersebut menyusul laporan jumlah peserta vaksinasi Covid-19 yang rendah di beberapa lokasi vaksinasi di ibu kota Manila.
Pernyataan Rodrigo Duterte bertentangan dengan pernyataan pejabat kesehatannya Filipina yang mengatakan bahwa meskipun orang-orang didesak untuk menerima vaksin Covid-19, namun itu bersifat sukarela.
"Jangan salah paham, ada krisis di negara ini. Saya hanya jengkel dengan orang Filipina yang tidak mengindahkan pemerintah," kata Rodrigo Duterte.
Baca Juga: Ayah Asal Filipina Namai Anak Laki-Lakinya 'HTML', Ternyata Ini Alasannya
Pada Minggu, 20 Juni 2021, pihak berwenang Filipina telah melaksanakan vaksinasi penuh terhadap 2.1 juta orang.
Jumlah tersebut memperlihatkan kemajuan yang lambat menuju target pemerintah untuk melakukan vaksinasi hingga 70 juta orang tahun ini di negara berpenduduk 110 juta tersebut.
Rodrigo Duterte, yang telah dikritik karena pendekatannya yang keras dalam melawan Covid-19 juga mendukung keputusannya untuk tidak membiarkan sekolah dibuka kembali.
Dalam pidato yang sama, ia mengecam Pengadilan Kriminal Internasional (ICCS), setelah seorang jaksa ICC meminta izin dari pengadilan untuk penyelidikan penuh atas pembunuhan perang narkoba di Filipina.
Baca Juga: Pesan Ayam Goreng yang Datang Malah Handuk Goreng, Wanita Filipina Langsung Jijik Bukan Main
Rodrigo Duterte, yang pada Maret 2018 membatalkan keanggotaan Filipina dalam perjanjian pendirian ICC, mengulangi bahwa dia tidak akan bekerja sama dengan penyelidikan tersebut .
"Mengapa saya membela atau menghadapi tuduhan di depan orang kulit putih. Anda pasti gila," kata Rodrigo Duterte.
Dirinya diketahui telah melancarkan kampanye anti-narkotika yang telah menewaskan ribuan orang setelah memenangkan kursi kepresidenan pada 2016.
Kelompok hak asasi manusia mengatakan pihak berwenang telah mengeksekusi seorang gembong narkoba, tetapi Rodrigo Duterte mempertahankan mereka yang terbunuh dengan keras menolak penangkapan.
Saat dimintai komentarnya terkait dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Rodrigo Duterte tersebut, pihak ICC menolaknya.
"Pengadilan adalah lembaga peradilan yang independen, dan tidak mengomentari pernyataan politik," kata juru bicara ICC, Fadi El Abdallah.***
