Network
Baca Juga: Masyarakat Haiti Yakini Dukun Bisa Tangani Virus Corona yang Landa Negaranya
Negara dengan berpenduduk lebih dari 11 juta orang telah tumbuh semakin tidak stabil di bawah pemerintahan Jovenel Moise.
Selain itu, di negara tersebut juga telah terjadi kesengsaraan ekonomi, politik, dan sosial semakin dalam, dengan kekerasan dari kelompok meningkat tajam di ibu kota Port-au-Prince.
Inflasi yang melonjak dan makanan serta bahan bakar menjadi langka di negara di mana 60 persen penduduknya berpenghasilan kurang dari 2 dolar per hari.
Kemudian, masalah-masalah lain juga datang ketika Haiti masih berusaha untuk pulih dari gempa bumi pada 2010 dan Badai Matthew yang melanda pada 2016.
Baca Juga: Pesawat Angkatan Udara Militer Filipina Jatuh dan Terbakar, 17 Awak Dilaporkan Tewas
Jovenel Moise telah memerintah dengan dekrit selama lebih dari dua tahun setelah negara itu gagal mengadakan pemilihan yang menyebabkan Parlemen dibubarkan.
Para pemimpin oposisi juga menuduhnya berusaha meningkatkan kekuasaan, termasuk menyetujui dekrit yang membatasi kekuasaan pengadilan yang mengaudit kontrak pemerintah dan menciptakan badan intelijen yang hanya menjawab presiden.
Dalam beberapa bulan terakhir, para pemimpin oposisi menuntut agar Jovenel Moise mundur, dengan alasan bahwa masa jabatannya secara hukum telah berakhir pada Februari 2021.
Namun, Jovenel Moise dan pendukungnya menyatakan bahwa masa jabatannya dimulai ketika dia menjabat pada awal 2017, menyusul pemilihan umum yang kacau yang memaksa penunjukan presiden sementara.
