Network
PR BEKASI - Para pemilik suara tak memilih satupun dari 26 perempuan yang mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif pertama di Qatar pada Sabtu, 2 Oktober 2021.
Tak adanya suara untuk mereka mengecewakan para kandidat perempuan, yang hendak memberikan suara mereka bagi perempuan dan warga Qatar lainnya dalam proses politik ini.
Pemungutan suara di Qatar dilakukan oleh 30 anggota Dewan Syura dengan 45 kursi, sementara Emir menunjuk 15 anggota badan yang dapat menyetujui lingkup kebijakan terbatas.
Baca Juga: Qatar Sebut Langkah Taliban pada Pendidikan Anak Perempuan di Afghanistan 'Sangat Mengecewakan'
Seperti diketahui meskipun termasuk negara kecil, tetapi Qatar merupakan negara yang kaya dan melarang partai politik.
"Memiliki semua laki-laki bukanlah visi Qatar," kata Aisha Hamam al-Jasim, seorang manajer keperawatan yang berlari di distrik Markhiya Doha.
Dia mendesak perempuan Qatar untuk mulai menyuarakan yang diyakini mereka dan memilih kandidat perempuan kuat.
Baca Juga: Qatar Kecewa Taliban Tak Izinkan Siswa Perempuan Afghanistan Lanjutkan Sekolah
Aisha menyatakan pemungutan ini pertama kalinya dan kesempatan turut andil dalam politik di negara Teluk tersebut.
Jasim, seperti sesama caleg perempuan, mengaku pernah bertemu dengan sejumlah laki-laki yang menganggap perempuan tidak boleh mencalonkan diri.
Menyoroti kemampuannya dalam bidang administrasi, Jasim berfokus mengenai prioritas kebijakan seperti kesehatan, pekerjaan bagi generasi muda, dan pensiun.
Baca Juga: Gaza Bakal Dibangun Ulang usai Porak Poranda Akibat Serangan Israel, Qatar dan Mesir Siap Tanggung Biaya
"Saya hanya mengatakan: saya kuat, saya mampu. Saya melihat diri saya sebagai laki-laki," ujarnya, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari Reuters.
"Jika Anda ingin melihat saya lemah, itu terserah Anda, tetapi saya tidak lemah," sambungnya di tempat pemungutan suara.
Dalam beberapa tahun terakhir, Qatar telah memperkenalkan reformasi hak-hak perempuan.
Baca Juga: Qatar Desak Negara-Negara di Dunia Berhenti Isolasi Taliban
Beberapa di antaranya mengizinkan perempuan untuk mendapatkan SIM secara mandiri.
Negara ini mendapat kritikan dari HAM terkait masalah perwalian, di mana seorang perempuan memerlukan izin laki-laki untuk menikah, bepergian, dan mengakses layanan kesehatan reproduksi.
Human Rights Watch pada Maret lalu mengatakan, saat 2019 para wanita men-twit dari akun anonim mengenai sistem perwalian Qatar, akun itu ditutup.
Baca Juga: Emir Qatar Kecewa pada Komunitas Internasional Terkait Sikap Israel yang Dinilai Lakukan Pelanggaran
Hal itu terjadi setelah pejabat keamanan dunia maya memanggil seorang wanita.
Naima Abdulwahab al-Mutaawa'a, seorang kandidat dan pekerja kementerian luar negeri, ingin mendesak sebuah badan yang mengadvokasi perempuan dan anak-anak.
Dafa, seorang penulis, tidak melihat mereka yang menentang perempuan di Dewan Syura sebagai hambatan karena Emir mereka mendukung partisipasi perempuan.
"Hukum memberi saya hak ini ... Saya tidak peduli apa yang dikatakan orang agresif tentang itu," katanya.***
