Network
PR BEKASI - Kondisi Pendidikan di Afghanistan tengah menjadi sorotan sejak Taliban ambil alih negara tersebut.
Hak Pendidikan anak perempuan di Afghanistan disebut-sebut telah dibatasi oleh Taliban.
Hal itu membuat sejumlah Pihak di dunia buka suara dan meminta Taliban untuk berkomitmen soal hak Pendidikan perempuan di Afghanistan.
Sementara itu, Menteri luar negeri Taliban pada Senin, 11 Oktober 2021 lalu meminta dunia untuk menjalin hubungan baik dengan pemerintahan baru Afghanistan.
Baca Juga: Lakukan Pertemuan dengan AS, Taliban Minta Pengakuan Internasional dan Diakhirinya Sanksi
Namun, ia menghindari membuat komitmen tegas pada pendidikan anak perempuan meskipun komunitas internasional menuntut semua anak Afghanistan untuk diizinkan bersekolah.
Hampir dua bulan setelah mantan pemerintah yang didukung Barat runtuh dan pasukan Taliban menguasai Kabul.
Pemerintahan baru Taliban telah mendorong untuk membangun hubungan dengan negara-negara lain untuk membantu mencegah krisis ekonomi.
"Masyarakat internasional perlu mulai bekerja sama dengan kami," kata penjabat Menteri Luar Negeri Amir Khan Muttaqi, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Reuters pada Selasa, 12 Oktober 2021.
Baca Juga: Viral, Anggota Taliban Nikmati Liburan di Taman Hiburan Kabul Sambil Bawa Senjata
Hal itu ia sampaikan di sebuah acara yang diselenggarakan oleh Doha Institute for Graduate Studies.
"Dengan ini kita akan dapat menghentikan ketidakamanan dan pada saat yang sama kita akan dapat terlibat secara positif dengan dunia," katanya, melanjutkan.
Namun, pihak Taliban sejauh ini menolak memberikan alasan kenapa tidak mengizinkan anak perempuan kembali ke sekolah menengah.
Yakni yang menjadi salah satu tuntutan utama masyarakat internasional setelah keputusan bulan lalu bahwa sekolah di atas kelas enam hanya akan dibuka kembali untuk anak laki-laki.
Baca Juga: Taliban Lakukan Pertemuan dengan AS di Doha, Minta Cabut Pembekuan Cadangan Bank Sentral Afghanistan
Amir Khan Muttaqi mengatakan pemerintah Imarah Islam Taliban bergerak dengan hati-hati dan baru berkuasa selama beberapa minggu.
Ia mengklaim Taliban belum bisa menyelesaikan reformasi masyarakat internasional yang telah diimplementasikan dalam 20 tahun terakhir.
"Reformasi itu memerlukan banyak sumber keuangan dan memiliki dukungan internasional yang kuat, tetapi pada saat yang sama kalian meminta kami untuk melakukan semua reformasi dalam dua bulan?" katanya.
Pemerintahan baru telah mendapat kecaman terus-menerus atas pendekatannya terhadap pendidikan anak perempuan, yang dianggap sebagai salah satu dari sedikit keuntungan positif dari keterlibatan Barat selama dua dekade di Afghanistan.
Baca Juga: Tak Ingin Lagi Dibodoh-bodohi Amerika, Taliban: Kami Bisa Atasi ISIS Secara Mandiri
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan Taliban telah melanggar janji untuk menjamin hak-hak perempuan dan anak perempuan, dan tidak mungkin ekonomi dapat diperbaiki jika perempuan dilarang bekerja.
Selanjutnya, Amir Khan Muttaqi mengulangi permintaan agar Amerika Serikat mencabut pembekuan aset lebih dari 9 miliar dolar AS atau sekira Rp127,8 triliun dari cadangan bank sentral Afghanistan yang disimpan di luar negeri.
Namun, mengatakan pemerintah memiliki pendapatan sendiri dari pajak, tarif bea cukai dan pertanian jika dana itu tetap dibekukan.
Dia juga mengatakan pasukan Taliban memiliki kendali penuh atas Afghanistan dan mampu mengendalikan ancaman dari militan ISIS-K, yang telah mengklaim serangkaian serangan mematikan dalam beberapa pekan terakhir.
Baca Juga: Rusia Undang Taliban ke Pertemuan Internasional di Moskow, Bantu Afghanistan dari Krisis Kemanusiaan
Tak terkecuali peristiwa pemboman pekan lalu di sebuah masjid Syiah di kota utara Kunduz.
"Isu Daesh sejauh ini dikendalikan oleh Imarah Islam," katanya.
Sedangkan tekanan internasional pada pemerintahan Taliban bisa mendorong ISIS untuk melakukan teror di Afghanistan.
Hingga saat ini belum diketahui hak Pendidikan perempuan Afghanistan akan dipertimbangkan kembali oleh Taliban atau tidak.***
