Network
PR BEKASI – ASEAN berwacana hanya mengundang tokoh non-politik mewakili Myanmar pada pertemuan puncak tinggi negara Asia Tenggara, ASEAN Summit 2021.
Pemerintahan militer Myanmar menolak keras wacana hanya tokoh non-politik yang diundang ASEAN, dengan dengan mengabaikan pemimpin junta.
Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari The Straits Times, kementerian luar negeri junta telah mengeluarkan tanggapan resmi.
Pernyataan itu menegaskan, pemimpin pemerintahan Myanmar memiliki hak penuh dan setara untuk hadir dalam ASEAN Summit.
“Myanmar tidak akan menerima keputusan yang bertentangan dengan ketentuan, tujuan, dan prinsip-prinsip ASEAN,” tulis pernyataan itu.
Junta militer berkuasa di Myanmar melalui kudeta terhadap pemerintahan sipil, pada 1 Februari 2021.
Lebih dari seribu warga sipil tewas dan ribuan lainnya dipenjara menyusul protes terhadap kudeta tersebut.
Junta militer Myanmar sendiri menyatakan jumlah korban sebanyak itu terlalu dilebih-lebihkan.
Tindakan keras militer membuat Myanmar masuk negara yang tidak demokratis dan terancam menghadapi sanksi internasional.
Baca Juga: Indonesia Peringkat 6 di Asean Negara dengan Tingkat Kebahagian Terbaik
Tekanan internasional gagal mencapai kesepakatan untuk mengakhiri kekerasan.
Pertemuan darurat menlu ASEAN hari Jumat memutuskan di luar kebiasaan selama ini, yakni tidak mencampuri urusan dalam negeri anggota.
Para menlu ASEAN memutuskan perlunya sanksi terhadap pemimpin militer Myanmar, Min Aung Hlaing.
Baca Juga: Terima Tawaran ASEAN, Junta Myanmar Sepakati Gencatan Senjata hingga Akhir Tahun 2021
Konsekuensi sanksi tersebut, Min Aung Hlaing tidak akan diundang menghadiri ASEAN Summit, dan digantikan tokoh non-politik.
Hingga kini, belum dipastikan wakil Myanmar di ASEAN Summit yang akan berlangsung 26-28 Oktober 2021. ***
