Network
PR BEKASI – Presiden Turki Tayyip Erdogan mengatakan telah memerintahkan pengusiran Dubes Amerika Serikat (AS) dan 9 negara Barat.
Tayyip Erdogan seluruhnya memerintahkan pengusiran 10 dubes negara asing, 7 negara di antaranya merupakan aliansi Turki di NATO.
Pengusiran itu diperkirakan menimbulkan keretakan Turki dengan Barat, selama 19 tahun kekuasaan Erdogan.
Baca Juga: Erdogan Soroti Inflasi yang Tembus 20 Persen, Buat Kebijakan Buka 1.000 Pasar Baru di Seluruh Turki
Erdogan memerintahkan pengusiran kesepuluh dubes, karena mereka memintanya membebaskan Osman Kavala.
“Kesepuluh dubes itu harus dinyatakan persona non grata," kata Erdogan, Sabtu 23 Oktober 2021, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Reuters.
Dubes Kanada, Denmark, Perancis, Jerman, Belanda, Norwegia, Swedia, Finlandia, Selandia Baru dan AS menyampaikan pernyataan bersama pada 18 Oktober 2021.
Baca Juga: Erdogan Sarankan Turki Kerja Sama dengan Rusia Soal Jet Tempur dan Kapal Selam, Amerika Serikat 'Kepanasan'
Mereka mendesak peradilan yang cepat dan adil terhadap kasus Osman Kavala, dan meminta pembebasannya.
Kavala merupakan filantropis Turki yang telah dipenjara selama empat tahun, karena dituduh mendanai aksi protes pada 2013.
Ia juga dikaitkan dengan usaha kudeta yang gagal, untuk menggulingkan Erdogan pada 2016.
Baca Juga: Erdogan Enggan Buka Dialog dengan Taliban karena Pemangku Jabatan Afghanistan yang Baru Cuma Laki-laki?
Kavala tetap dipenjara seiring dengan proses peradilan terhadapnya, iamembantah semua tuduhan.
Kementerian Luar Negeri Turki kemudian memanggil kesepuluh dubes atas pernyataan mereka yang tidak bertanggung jawab.
"Mereka harus mengetahui dan mengerti Turki. Ketika mereka tidak mengetahui dan mengerti Turki, hari itu juga mereka harus pergi," lanjut Erdogan.
Baca Juga: Erdogan: Turki Akan Segera Meninggalkan Covid-19, Kami Ada di Depan Negara Lain dalam Segala Hal
Kedubes AS dan Perancis serta Gedung Putih belum memberikan komentar atas perintah pengusiran dubes mereka.
Juru bicara Kemenlu AS menyampaikan sangat memperhatikan laporan itu, dan telah meminta klarifikasi dari Kemenlu Turki.***
