Network
PR BEKASI – Penduduk kepulauan Kaledonia Baru yang dihuni oleh sekitar 1.4 persen suku Jawa menolak untuk merdeka dari Prancis.
Diketahui, kaledonia Baru merupakan wilayah luar negeri Prancis yang terletak di perairan Samudra Pasifik, tepatnya di kawasan Oceania yang dihuni oleh berbagai suku bangsa di wilayah tersebut, salah satunya adalah Suku Jawa.
Sebelumnya, wilayah luar negeri Prancis yang terletak di kawasan Oceania tersebut mengadakan referendum kemerdekaan untuk yang ketiga kalinya pada Minggu, 12 Desember 2021 kemarin.
Baca Juga: Lelah Gabung Prancis, Pulau yang Dihuni Suku Jawa Ini Ingin Jadi Negara Merdeka
Hasilnya, masyarakat Kaledonia Baru memilih untuk tetap menjadi bagian dari Prancis dalam referendum kemerdekaan yang diboikot oleh kelompok-kelompok pro-kemerdekaan
Menurut laporan dari saluran televisi lokal NC la 1ere, dari 90.23 persen surat suara yang telah dihitung, sebanyak 96.32 persen warga Kaledonia Baru memilih untuk tetap menjadi bagian Prancis.
Hasil tersebut disambut gembira oleh Presiden Prancis, Emmanuel Macron dan mengatakan Kaledonia Baru akan tetap menjadi bagian Prancis.
Baca Juga: Prancis Kaji Hukuman Penjara dan Denda Rp2 Miliar untuk Pelaku Perundungan di Sekolah
“Warga Kaledonia baru telah memilih untuk tetap menjadi orang Prancis. Mereka memutuskan itu dengan bebas,” katanya, dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Al Jazeera, Senin, 13 Desember 2021.
“Kita tidak dapat mengabaikan bahwa pemilih tetap sangat terpecah selama bertahun-tahun. Sebuah periode transisi sekarang dimulai,” tambah Emmanuel Macron
Kepulauan berpenduduk sekitar 185.000 pemilih yang terletak 2.000 kilometer dari timur Australia tersebut telah diberikan tiga referendum kemerdekaan di bawah kesepakatan 1988 yang bertujuan meredakan ketegangan di Kaledonia Baru.
Baca Juga: Matteo Guendouzi Dicemooh Fans Prancis Selama Kualifikasi Piala Dunia
Jumlah pemilih pada referendum kemerdekaan kemarin hanya 41.60 persen pada pukul lima sore waktu setempat.
Setelah menolak kemerdekaan ri dari Prancis pada 2018 dan sekali lagi tahun lalu, penduduk Kaledonia Baru ditanya untuk terakhir kalinya: “Apakah Anda ingin Kaledonia Baru menyetujui kedaulatan penuh dan merdeka?”
Juru kampanye pro-kemerdekaan memboikot pemungutan suara, dengan mengatakan mereka ingin itu ditunda hingga September 2022 karena kampanye yang adil tidak mungkin dilakukan dengan angka infeksi virus Covid-19 yang tinggi.
Baca Juga: Tensi Dengan Prancis Memanas, Aljazair Wajibkan Bahasa Arab di Semua Dokumen Resmi
Hasilnya dapat memperburuk ketegangan etnis, dengan komunitas pribumi Kanak yang lebih miskin umumnya lebih menyukai kemerdekaan daripada komunitas kulit putih yang lebih kaya.
Gerakan pro-kemerdekaan pribumi utama, Front Pembebasan Nasional Sosialis Kanak (FLNKS), telah menyebut desakan pemerintah untuk melanjutkan referendum kemerdekaan sebagai deklarasi perang.
“Referendum ini tidak terlalu masuk akal karena separuh penduduk telah memutuskan untuk tidak memilih,” kata Cathy, seorang penjual buku yang hanya menyebutkan nama depannya.
Baca Juga: Duta Besar Prancis untuk Belarus Diusir, Kedapatan Bertemu LSM yang Masuk Daftar Hitam di Negara Tersebut
“Saya keluar dari kesadaran sipil, yang menarik bagi saya adalah masyarakat yang akan kita bangun setelahnya,” tambahnya.
Diketahui, Suku Jawa sendiri telah datang ke Kaledonia Baru sejak era penjajahan Belanda pada tahun 1896 lalu.
Diketahui mereka datang ke Kaledonia baru sebanyak tiga gelombang yaitu pada era 1896, 1933-1939, dan 1970.
Baca Juga: Lisa BLACKPINK Tampil Berbeda dengan Member lain, Gaya Berpakaiannya di Prancis Jadi Sorotan
Suku Jawa sendiri diketahui datang ke Kaledonia Baru setelah Prancis meminta Belanda untuk mengirim mereka dari Indonesia untuk bekerja di pertambangan nikel dan perkebunan.
Saat ini, terdapat kurang lebih. 7.000 suku Jawa di Kaledonia Baru dari jumlah kurang lebih 220.000 total penduduk Kaledonia Baru.***
