Network
PIKIRAN RAKYAT - Menanggapi rencana 'perdamaian' yang disuarakan oleh Donald Trump dan Benjamin Netanyahu, pemerintah Palestina memutus segala hubungan kenegaraan, termasuk hubungan keamanan dengan Amerika Serikat dan Israel.
Rencana 'perdamaian' yang dimaksud adalah rencana membuat negara Palestina tanpa militer dengan pengawasan keamanan dari Israel dan menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota negara Israel.
'Saya tidak ingin tercatat dalam sejarah sebagai Presiden Palestina yang menjual Yerusalem' ucap Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Sabtu, 1 Februari 2020 waktu setempat seperti dikutip oleh Bekasi.Pikiran-Rakyat.com dari The Guardian.
Baca Juga: Alasan Menhub Pilih Batik Air saat Menjemput WNI di Wuhan
Rencana 'perdamaian' yang diusulkan oleh Trump, ditolak oleh pemerintah Palestina lantaran dinilai merugikan Palestina dan cenderung berpihak pada Israel.
Sejumlah kondisi tersebut termasuk demiliterisasi Palestina dan Hamas, pengakuan daerah Tepi Barat dan Lembah Yordan sebagai bagian dari Israel, pemberian Yerusalem sebagai ibu kota Israel, dan pemberian kuasa penuh kepada Israel sebagai penjaga keamanan Palestina.
Sebelum rencana Trump dipublikasikan, militer Israel dan Palestina sama-sama menjaga daerah Tepi Barat yang menjadi kekuasaan Palestina.
Baca Juga: Menhub Tinjau Infrastruktur Transporasi di Pulau Terluar Tanjung Balai Karimun
Sebelumnya, Palestina juga telah menjalin kerja sama intelejen dengan lembaga intelejen Amerika Serikat atau yang lebih dikenal dengan Central Intelegence Agency (CIA) yang terus berjalan bahkan setelah warga Palestina memboikot usaha damai Trump pada tahun 2017 silam.
Hasil pertemuan para menteri luar negeri Liga Arab menyatakan bahwa rencana tersebut tidak memenuhi keinginan minimal dari Palestina, dan Liga Arab tidak akan membantu Amerika Serikat menjalankan rencana tersebut.
Para menteri luar negeri tersebut, termasuk Mesir, Arab Saudi, dan Yordania, tiga sekutu Amerika Serikat, serta menteri luar negeri Liga Arab lainnya, menyatakan bahwa perdamaian tidak mungkin terjadi tanpa menghormati hak Palestina mendirikan negara sesuai dengan daerah milik Palestina pra 1967.
Baca Juga: Pemkab Bekasi Targetkan Perbaikan 300 SD Negeri Selama Tahun 2020
Sementara itu sejumlah negara Arab seperti Oman, Uni Emirat Arab, dan Bahrain bersetuju dengan rencana Trump dan menyamakan pendapat mereka dengan Amerika Serikat mengenai Palestina.
Akibat pemunculan rencana 'perdamaian' tersebut, dua kelompok militer Palestina, Hamas dan Fatah, melakukan pertemuan darurat untuk membahas rencana tersebut.
Pertemuan darurat ini merupakan kejadian yang tidak biasa, karena Hamas yang berbasis di Gaza dan Fatah yang berbasis di Tepi Barat merupakan musuh satu sama lain dan pernah memperebutkan Gaza pada tahun 2007 silam. ***
