Network
PR BEKASI – Parlemen Guatemala pada Selasa, 8 Maret 2022 telah menyetujui Undang-Undang baru untuk memperpanjang hukuman penjara terhadap pelaku aborsi, melarang pernikahan sesama jenis, serta pengajaran tentang keragaman seksual.
Undang-Undang baru tersebut menyatakan bahwa wanita yang telah melakukan aborsi sendiri atau memberikan persetujuan mereka kepada orang lain untuk melakukannya akan mendapatkan hukuman sepuluh tahun penjara dari sebelumnya tiga tahun.
Tak hanya itu, siapa saja yang melakukan aborsi tanpa persetujuan sang wanita juga akan mendapatkan hukuman hingga 50 tahun penjara.
Baca Juga: Perusahaan Jepang Jual Bungker Mini Anti Kiamat Nuklir, Bisa Dipasang di Rumah
Anggota parlemen Guatemala dari kelompok mayoritas konservatif, Armando Castillo mengatakan bahwa undang-undang tersebut dibuat untuk mencegah masyarakat Guatemala melawan kodrat Tuhan.
"Sementara negara-negara lain terus menyetujui Undang-Undang pro-aborsi serta Undang-Undang yang mengarah pada kemunduran konsep asli keluarga, inisiatif ini kini telah menjadi undang-undang penting bagi masyarakat Guatemala," katanya.
Sementara itu, anggota parlemen Guatemala dari kelompok oposisi, Lucrecia hernandez menolak undang-undang baru tersebut yang malah hanya semakin menyiksa wanita pelaku aborsi.
Baca Juga: Mengenal Sosok Doni Salmanan, Crazy Rich Bandung yang Dulu Pernah Kerja jadi Office Boy
"Aborsi sangat menyakitkan, dan undang-undang ini secara otomatis membuat wanita menjadi tersangka bahkan ketika dia berduka atas kehilangannya. Mereka mengkriminalisasi dan menghukum keguguran dan itu berbahaya," katanya.
Anggota parlemen oposisi lainnya, Samuel Perez mengatakan bahwa undang-undang baru tersebut telah melanggar hak asasi manusia sebagian warga Guatemala.
"Undang-undang ini dibuat memenjarakan dan membunuh perempuan. Ini adalah salah satu hal paling berani yang mereka lakukan di Badan Legislatif ini, dan di atas semua itu, mereka melakukannya pada Hari Perempuan," katanya.
Baca Juga: Update Corona Indonesia Rabu 9 Maret 2022: Kasus Covid-19 Harian Menurun Jadi 26.336 Orang Hari Ini
Tak hanya itu, Undang-Undang baru tersebut juga memperkenalkan reformasi Hukum Perdata yang sekarang secara tegas melarang pernikahan sesama jenis di Guatemala.
“Ada kelompok minoritas masyarakat Guatemala yang mengusulkan model perilaku berbeda dari tatanan alami pernikahan dan keluarga, yang merupakan ancaman bagi keseimbangan moral masyarakat kita," kata Castillo.
Setelah Undang-Undang tersebut disahkan, Ketua Lembaga HAM Guatemala, Jordan Rodas mengatakan bahwa Undang-Undang tersebut "melanggar" konvensi internasional yang ditandatangani oleh Guatemala.
"Kami akan mengadakan perjuangan untuk membuat undang-undang tersebut dinyatakan ilegal oleh Mahkamah Konstitusi,” katanya, dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari News.com.au pada Rabu, 9 November 2022.
Menanggapi hal tersebut, puluhan ribu warga Guatemala turun ke jalan untuk memperotes pengesahan undang-undang tersebut yang bertepatan dengan perayaan Hari Perempuan Internasional.
Dalam aksi protes tersebut, mereka juga menentang hukuman kepada pelaku aborsi dan larangan pernikahan sesama jenis.***
