Pasca Merebaknya Isu Kelaparan di Gaza, Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich Tolak Gencatan Senjata

- 31 Januari 2024, 06:09 WIB
Warga Palestina yang menunggu bantuan di Jalan Al-Rasheed Gaza Barat./Risalah Amar
Warga Palestina yang menunggu bantuan di Jalan Al-Rasheed Gaza Barat./Risalah Amar /

PATRIOT BEKASI - Pasca beredarnya kabar krisis kelaparan di Gaza, Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, menegaskan bahwa partainya menolak menghentikan pertempuran di Gaza.

Smotrich malah mendukung pemerintahan militer Israel di daerah tersebut setelah perang.

Dalam pertemuan dengan partai di parlemen Israel, Knesset, Smotrich menyatakan bahwa menghentikan perang selama dua bulan akan mengakibatkan kehilangan prestasi tentara Israel di Gaza.

Dia khawatir hal tersebut akan memberi kesempatan kelompok Palestina untuk memulihkan kekuatannya, memungkinkan terorisme kembali merajalela setelah tentara mundur.

Baca Juga: Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan Lakukan Pemetaan Risiko Pembangunan Infrastruktur

Komentar Smotrich merespons laporan media Israel tentang potensi kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

Kesepakatan tersebut mencakup gencatan senjata selama dua bulan dan pertukaran tahanan.


"Akan ada kekuasaan militer di Gaza karena hal itu disepakati oleh kita semua," tegas Smotrich dalam wawancara dengan Channel 12.

Selain menolak gencatan senjata, Smotrich juga mengeluarkan pernyataan menentang Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA).

Smotrich mengusulkan pengusiran UNRWA dari Gaza dan Tepi Barat, dengan alasan keterlibatan beberapa karyawan badan tersebut dalam serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober.

Israel telah melancarkan serangan di Jalur Gaza sebagai tanggapan atas serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober.

Serangan tersebut telah menimbulkan korban jiwa dan melukai banyak warga Palestina.

Sementara itu sebagian besar penduduk Gaza menjadi pengungsi dengan kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan.

Sebanyak 60 persen infrastruktur di wilayah tersebut rusak atau hancur.***

Editor: M Hafni Ali


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x