Network
Azzam al-Ahmad, seorang anggota Komite Sentral Fatah, menekankan posisi yang dinyatakan oleh kepemimpinan Palestina bahwa baik Yerusalem maupun Jalur Gaza yang terkepung oleh Israel tidak boleh dikecualikan dari pemilihan.
"Tanpa Yerusalem, tidak akan ada pemilihan umum," katanya menambahkan.
Sebelumnya, pada Kamis, seorang pejabat tinggi Fatah menyebut pembicaraan yang berkelanjutan di Turki dengan Hamas berbuah positif, dan produktif".
Baca Juga: Dibuka Menguat, IHSG Hari Ini Ditutup Naik 2.13 Persen Terangkat Perkembangan Vaksin Covid-19
"Dialog itu merupakan langkah penting menuju rekonsiliasi dan kemitraan, dan menyatukan sikap Palestina dalam terang konsensus untuk menolak semua proyek likuidasi yang melawan perjuangan Palestina," tulis Hussein al-Sheikh, anggota Komite Sentral Fatah di Twitter.
Perdana Menteri Otoritas Palestina, Mohammad Shtayyeh menyambut baik kesepakatan antara kedua partai politik tersebut.
"Kami menyambut baik suasana positif yang telah membayangi dialog nasional yang telah berlangsung di Istanbul selama dua hari antara Fatah dan Hamas yang telah sepakat untuk mengadakan pemilihan umum,” kata Shtayyeh.
Baca Juga: Ingin Bikin Permukiman di Ruang Angkasa, NASA akan Daratkan Astronut Wanita ke Bulan pada 2024
Dia menambahkan bahwa Otoritas Palestina siap menyediakan semua persyaratan untuk keberhasilan pemilu ini sebagai pintu gerbang untuk demokrasi yang baru.
“Ini adalah gerbang awal untuk memperbarui kehidupan demokrasi, dan untuk memperkuat persatuan nasional dalam menghadapi bahaya yang serius dan eksistensial yang mengancam perjuangan Palestina untuk pertama kalinya di sejarahnya,” katanya.
