-
Sabtu, 18 Mei 2024 -
Network
-
Network
"Kerangka kebijakan ini berlaku untuk para pemimpin dunia saat ini dan kandidat untuk jabatan, dan bukan warga negara saat mereka tidak lagi memegang posisi ini," kata juru bicara Twitter, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Reuters pada Senin, 9 November 2020.
Twitter telah menambahkan beberapa peringatan dan label ke cuitan akun @realDonaldTrump, sejak Selasa, 3 November 2020, termasuk banyak di antaranya yang berisi tuduhan penipuan suara yang tidak berdasar.
Twitter pertama kali menyembunyikan salah satu cuitan akun tersebut di balik label "kepentingan publik" pada Mei lalu ketika Donald Trump melanggar kebijakan perusahaan yang mendukung kekerasan.
Sementara, untuk kebijakan Facebook, tampaknya setelah Joe Biden menjabat pada Januari, unggahan Trump juga tidak lagi dikecualikan dari peninjauan oleh tim cek fakta pihak ketiga Facebook.
Baca Juga: Sebut Kepulangan Habib Rizieq untuk Buat Gaduh, Dewi Tanjung Sebut Tiga Sosok Jadi Dalangnya
Kebijakan Facebook memberikan pengecualian untuk cek fakta bagi politisi, sebagai kandidat yang mencalonkan diri, kemudian pemegang jabatan saat ini dan anggota kabinet mereka, bersama dengan partai politik dan pimpinan partai politik mereka.
"Mantan kandidat untuk jabatan atau mantan pejabat tetap akan diperiksa oleh program cek fakta pihak ketiga," kata mereka.
Facebook tidak menjawab pertanyaan Reuters tentang bagaimana raksasa media sosial tersebut akan memperlakukan akun Trump.
Baca Juga: Gisel Bantah Pelaku dalam Video Syur Bukan Dirinya, Roy Suryo Bocorkan Fakta Tidak Biasa Kasus Ini
Terkait tentang bagaimana Facebook akan memperlakukan akun Donald Trump ke depannya, Facebook enggan memberikan jawaban.
Editor: M Bayu Pratama
Sumber: Reuters
