PR BEKASI - Beberapa waktu lalu dalam sebuah video yang telah diunggah pada kanal Youtube, Mantan Panglima TNI yang kini telah bergabung dalam sebuah kelompok Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menceritakan pandangannya terhadap apa yang disebutnya sebagai 'PKI gaya baru'.
Dalam video tersebut, ia mengungkapkan perihal adanya bentuk penghapusan sejarah terkait Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam buku pendidikan anak Indonesia.
Hal itu menurutnya terbukti ketika banyak generasi muda Indonesia pada tahun 2017 tidak sebanyak lebih dari 80 persen tidak percaya adanya PKI.
Baca Juga: Guru Besar UGM Prediksi Covid-19 Berakhir Pertengahan Februari, dengan Total Kasus 322.000 Penderita
Kemudian dalam video tersebut juga Gatot mengungkapkan perihal aksinya pada bulan September tahun 2017 silam.
Sejak video tersebut diunggah pada 21 September 2020 hingga kini, pembicaraan mengenai PKI semakin nyaring, terutama keterkaitan soal isu pemutusan Gatot dan hubungannya terhadap film G30S PKI.
Tidak mau ketinggalan, kelompok yang berdiri tidak lama setelah deklarasi kelompok KAMI, yaitu kelompok Kerapatan Indonesia Tanah Air Kita (KITA) membahas perihal film G30S PKI juga.
Baca Juga: Demi Memaksimalkan Potensi Bisnis, Erick Thohir Rombak Struktur Direksi PT Pos Indonesia
Terhadap film G30S PKI buatan Ariffin C. Noer tersebut, KITA memberikan pendapat agar film tersebut dilakukan revisi karena tafsir sejarah yang dianggapnya mengikuti penguasa saat itu.
"Perlu direvisi karena berbagai macam bukti dan fakta tidak sesuai dengan apa yang terjadi," kata Ketua Umum KITA Maman Imanulhaq di Majalengka, seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari RRI pada Kamis, 24 September 2020.
Maman juga mengatakan sebagai bangsa yang besar, butuh kejujuran dan butuh juga keberanian untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, alih-alih menonton produk film yang menurutnya sudah kadaluarsa.
Baca Juga: Rapat Umum dan Kerumunan Sosial Dilarang, Pakar: Semua Parpol dan Calon Harus Tunduk!
Menurutnya untuk saat ini dibutuhkan film yang lebih realistis yang sesuai fakta kebenaran di lapangan sebetul-betulnya.
"Kita butuh sebuah tafsiran yang lebih realistis apalagi generasi milenial hari ini lebih membutuhkan sesuatu yang jujur, sesuatu yang lebih konstruktif untuk melihat masa depan yang akan datang," ujar Maman.
Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian pada Rabu, 23 September 2020 mengatakan isu ini selalu timbul saat bulan September.
Baca Juga: Beralasan Cegah Penyebaran Covid-19, Pria Korsel Ditembak Mati dan Dibakar Militer Korut
"Pemerintah melihat bahwa dinamika politik yang terkait dengan PKI itu biasa, apalagi menjelang 30 September," ujar Donny.
Selain itu, perihal PKI menurutnya saat ini sudah tidak ada lagi karena PKI telah lama selesai dan menjadi organisasi terlarang.
"Itu sesuatu yang sudah menjadi ditetapkan sebagai organisasi terlarang. Bagaimana mungkin organisasi yang sudah dibubarkan, terlarang, kemudian memengaruhi pemerintah dalam mengambil keputusan dan kebijakan?" ujar Donny.***