Network
Sedangkan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP siap menjerat pemberi suap.
Kronologi kasus Ade Yasin
Diketahui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2021 Pemkab Bogor diperiksa tim yang dikirim BPK Perwakilan Jawa Barat.
Di antaranya adalah Kasub Auditorat Jabar III BPK Perwakilan Jawa Barat Anthon Merdiansyah, Pemeriksa Gerri Ginajar Trie Rahmatullah, Arko Mulawan Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor, serta pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat Hendra Nur Rahmatullah.
Hendra Nur Rahmatullah Karwita dengan Sekdis PUPR Maulana Adam dan Kasubid KAS Daerah BPKAD Ihsan Ayatullah diduga terlihat pemberian sejumlah uang.
Baca Juga: 25 Link Twibbon Hari Buruh 2022 untuk 1 Mei Nanti, Download Gratis dengan Desain Terbaru
Uang sekira Rp100 juta yang diberikan pada Anthon Merdiansyah itu ditujukan agar Anthon mengondisikan proses audit tersebut.
“Proses audit dilaksanakan mulai bulan Februari 2022 sampai dengan April 2022 dengan hasil rekomendasi diantaranya bahwa tindak lanjut rekomendasi tahun 2020 sudah dilaksanakan dan program audit laporan keuangan tidak menyentuh area yang mempengaruhi opini,” ujarnya.
Tak hanya itu, Ade Yasin yangkini ditahan di Rutan Polda Metro Jaya juga diduga turut memberikan sejumlah uang melalui Maulana Adam dan Ihsan Ayatullah tersebut.
