PR BEKASI - Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi mengadakan Focus Group Discussion (FGD) mengenai Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai acuan program dari Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia.
Acara tersebut diselenggarakan di Hotel Aston Kota Bekasi dengan menggunakan protokol kesehatan dan mengundang anggota dari organisasi sosial sebanyak 70 orang.
Menurut Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, tujuan dari program ini adalah untuk mendapatkan kesamaan visi tentang penanganan fakir miskin dan menjadi langkah awal persiapan satu pintu di Kota Bekasi.
Baca Juga: Dihamili dan Dibawa Kabur Wawan Gunawan, F Gadis Belia Asal Cengkareng Sesali Perbuatannya
Rahmat Effendi membuka acara tersebut dan dihadiri oleh Koordinator SLRT Provinsi Jawa Barat, Harvian.
Para peserta dari unsur sosial yakni para anggota Program Keluarga Harapan (PKH), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), anggota TKSK Kota Bekasi dan unsur Karang Taruna yang dapat membantu di bidang sosial.
Rahmat Effendi menyebutkan, program dari Kemensos ini harus terkoneksi dengan bantuan Bapelitbangda Kota Bekasi, agar dana yang akan diajukan dalam program ini terkoneksi dengan Diskominfostandi yang akan membantu penjabaran data masyarakat Kota Bekasi.
Baca Juga: Jokowi Sebut Penegak Hukum yang Menyalahgunakan Wewenang Adalah Musuh Negara
Rahmat Effendi berharap, program ini bisa mengurangi angka kemiskinan di Kota Bekasi secara signifikan.
“Yang paling utama ialah penanggulangan PPKS tidak lagi bersifat sektoral dan dilakukan dengan mengutamakan sinergitas antar OPD yang ada,” kata Rahmat Effendi seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari situs Pemkot Bekasi.
Rahmat Effendi juga menyayangkan bantuan sosial tersebut kadang tidak sampai ke orang yang benar-benar membutuhkan.
Dia memberikan contoh orang yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial malah banyak yang memiliki kendaraan roda empat pribadi.
Baca Juga: Pertamina Disebut Rugi Triliun Akibat Covid-19, Basuki Tjahja Purnama Dinilai Tak Layak Dicopot
“Kota Bekasi ini hanya 21 ribu hektar, jangkauannya dekat tidak sulit, tapi tidak pernah selesai mengapa?,” katanya.
Dia menjelaskan, di zaman modern ini dalam membuat data orang penerima bantuan tersebut, harus terintegritas dengan Dinas Komunikasi agar langsung dapat sesuai kriteria penerima bantuan.
Demikian juga untuk Dinas Perkimtan Kota Bekasi yang harus mendata Lingkungannya, MCK, air bersih, jalan setapak, sarana prasarana PSU, juga termasuk sekolah.
Baca Juga: Dituding Bangkrut karena Telat Bayar Tagihan Listrik, Ustaz Riza Muhammad: Ibu Saya Sampai Sakit
Menurut Rahmat Effendi, ini adalah cara kerja sinergitas, sehingga Dinas Sosial hanya perlu mendata secara rinci apa yang dicari dari warga yang tidak mampu.
"Semoga program ini dapat mengerahkan pergerakan seluruh unsur sosialnya, yang nantinya juga akan dilakukan sosialisasi mengenai dampak dari COVID-19 di Kota Bekasi, agar yang berada di wilayah juga dapat membantu tersebarnya sosialisasi bahaya COVID-19," katanya.***