Network
PR BEKASI - Sejumlah guru honorer yang tergabung dalam Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Korda Kabupaten Bekasi menyerukan pemenuhan hak-hak guru honorer.
Diketahui, guru-guru honorer tersebut melakukan aksi long march atau berjalan kaki dari Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menuju kantor Komnas HAM RI dan Istana Presiden di Jakarta pada Senin, 26 April 2021.
Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk untuk menutut hak-hak guru honorer yang dinilai luput dari perhatian pemerintah.
Baca Juga: Pasca Hengkang dari NOAH, Uki Mantap Jajal Bisnis Pakaian Muslim
Para guru honorer itu mengaku, hingga saat ini belum ada kejelasan terkait pembayaran gaji.
Oleh karena itu, mereka mengancam untuk mengadukan persoalan tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dilansir PikiranRakyat-Bekasi.com dari Antara, hal tersebut disampaikan Ketua FPHI Kabupaten Bekasi, Andi Heryana.
Baca Juga: Covid-19 di India Kian Mencekam, Negara-negara di Dunia Kompak Kirim Bantuan Medis
Ia menjelaskan, long march itu merupakan bentuk adanya perlawanan dalam mencari keadilan dari Pemerintah Daerah (Pemda) yang tidak memperhatikan kesejahteraan para guru non ASN.
"Kami start dari depan kantor Bupati Bekasi menuju Istana Negara, ingin curhat ke Presiden Jokowi. Dan kami pun akan singgah ke Komnas HAM, untuk menyampaikan kezhaliman terhadap guru honorer yang dilakukan oleh oknum pejabat Pemkab Bekasi," kata Andi.
Menurut dia, sejumlah Guru Tenaga Kerja (GTK) non ASN, akan bertahan selama satu minggu di depan Istana Presiden sampai ada kejelasan dan jaminan dari Pemkab Bekasi.
Baca Juga: Pemkot Depok Gelar Bazar Digital UMKM, Harga Mulai Rp22 dan Gratis Ongkir
"Target kami, selama satu minggu bertahan di depan Istana untuk curhat kepada Presiden Jokowi," tegas Andi.
Ia menambahkan, audiensi yang dilakukan pada Rabu, 21 April 2021 lalu diharapan dapat mengetuk pintu hati para pejabat.
Namun pihaknya menilai, malah diberikan label GTK non ASN yang tidak layak sebagai pendidik dan tenaga kependidikan.
"Mirisnya lagi, hak kami (gaji/jasa tenaga kerja) tidak dibayar selama empat bulan, terhitung sejak bulan Januari sampai April. Kami lakukan ini, semata-mata untuk mencari keadilan, dengan cara damai. Namun ternyata ditanggapi beda," tutur Andi.***
