PR BEKASI – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut permasalahan yang melibatkan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab dan TNI akhir-akhir ini karena terjadinya kekosongan kepemimpinan.
Pernyataan yang disampaikan Jusuf Kalla pun mendapatkan tanggapan pro dan kontra dari berbagai pihak.
Salah satu pihak yang setuju dengan pernyataan tersebut adalah politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Guntur Romli.
Baca Juga: Granat Aktif Kagetkan Pekerja Jembatan di Timika Papua, Kapolres: Ciri-cirinya Buatan Pindad
Melalui Twitternya, Guntur Romli menyebut pernyataan Jusuf Kalla merupakan sindiran keras bagi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
“Saya dukung pernyataan @Pak_JK TNI turun tangan krn ada ‘kekosongan kepemimpinan’ ini sindiran keras buat @aniesbaswedan,” kata Guntur Romli dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Twitternya @GunRomli pada Sabtu, 21 November 2020.
Menurut Guntur Romli penyebab TNI turun tangan bukan cuma karena kekosongan kepimpinan tapi karena Anies Baswedan telah berkoalisi dengan Front Pembela Islam (FPI).
“Kalau menurut saya TNI turun tangan bukan cuma krn cuma kekosongan kepemimpinan tp krn pemimpin di Jakarta (Gub DKI) sdh berkoalisi dgn FPI,” tutur Guntur Romli.
Baca Juga: Tolak Fasilitas Swab Test dari Pemerintah, Habib Rizieq Akan Lakukan Tes Mandiri
Pada cuitan sebelumnya, Guntur Romli menilai tindakan TNI untuk turun tangan mencopot baliho Habib Rizieq sudah tepat.
“Sudah tepat TNI turun tangan mencopot baliho-baliho Rizieq Shihab, krn Gub DKI @aniesbaswedan tdk hanya lepas tangan tapi conding ke klmpk ini, tak hanya membiarkan tp sdah menganemaskan FPI & gerombolannya,” kata Guntur Romli.
“Satpol PP sudah tdk dianggap bahkan dilawan oleh FPI, sprt pengakuan Pangdam Jaya, baliho2 Rizieq Shihab dicopot oleh Satpol PP (krn melanggar aturan, tdk bayar pajak dll) tapi selalu dinaikkan lagi, krn Gub DKI sdah berkoalisi dgn FPI,” sambungnya.
Lebih lanjut, Guntur Romli menilai apabila pencopotan baliho yang dilakukan oleh polisi akan dituduh sebagai kriminalisasi ulama seperti yang sudah-sudah.
Baca Juga: Puasnya Warga Surabaya Terhadap Kinerja Tri Rismaharini, Dinilai Akan Dongkrak Suara Cahyadi-Armudji
“Kalau polisi menurunkan baliho-baliho itu pasti akan dituduh kriminalisasi ulama, anti islam, sprt yg sudah2: kmpk2 garis keras akan mengadu domba polisi & TNI, mrk seakan2 membela TNI & menjatuhkan polisim nah skrng TNI yg katanya mrk bela sudah turun tangan & melibas,” tutur Guntur Romli.
Diberitakan sebelumnya, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurahman menegaskan bahwa pencopotan baliho Habib Rizieq yang dilakukan oleh anggota TNI adalah atas perintahnya.
“Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq itu perintah saya,” kata Dudung pada Jumat, 20 November 2020.
Hal tersebut dilakukan lantaran beberapa kali upaya Satpol PP mencopot baliho tersebut gagal. Karena setelah dicopot, FPI kembali memasang baliho.
Baca Juga: Dibuntuti Sejak Keluar Gang, Polisi Buru Pelaku Begal Motor Guru Ngaji di Bekasi
Pemasangan baliho harus sesuai lokasi yang sudah ditentukan dan harus membayar pajak. Untuk pemasangan baliho atau spanduk, Dudung menegaskan bahwa semua pihak, tanpa terkecuali, harus taat hukum.
“Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar, enggak ada itu. Jangan coba-coba pokoknya,” ucap Dudung.
Selain itu, Dudung menyatakan akan membersihkan seluruh baliho dan spanduk Habib Rizieq yang mengganggu.
Apalagi, dalam spanduk atau baliho itu disisipkan ajakan revolusi yang menurutnya jelas mengganggu persatuan bangsa Indonesia.
Baca Juga: TNI Copot Baliho Habib Rizieq Dinilai Wajar, DPR: Fungsi TNI Bisa Dimanfaatkan untuk Segala Hal
Setelah itu, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai situasi tersebut terjadi lantaran ada kekosongan kepemimpinan. Hingga persoalan Habib Rizieq pun menyita perhatian publik bahkan harus melibatkan polisi dan TNI.
“Kenapa masalah Habib Rizieq begitu hebat permasalahannya sehingga polisi, tentara turun tangan, seperti kita menghadapi goncangan,” kata Jusuf Kalla saat menjadi pembicara di webinar kebangsaan di Youtube PKS TV, Jumat, 20 November 2020.
“Kenapa itu terjadi? Ini menurut saya, karena ada kekosongan pemimpin. Kepemimpinan yang dapat menyerap aspirasi masyarakat secara luas,” sambung Jusuf Kalla.
Akibatnya masyarakat mencari alternatif lain yang dinilai mewakili aspirasi mereka.
Baca Juga: GP Portugal: Franco Morbidelli Runner Up MotoGP 2020, Ducati Juara Konstruktor Gagalkan Suzuki
“Begitu ada pemimpin yang kharismatik, katankanlah atau ada yang berani memberikan alternatif maka orang mendukungnya,” tutur Jusuf Kalla.
Jusuf Kalla mengatakan fenomena ini merupakan indikator bahwa ada proses yang perlu diperbaiki dari sistem demokrasi Indonesia.
Masyarakat dinilai mulai kehilangan kepercayaan kepada pemimpin termasuk wakil di DPR.***