PR BEKASI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo pada Rabu, 25 November 2020.
Edhy Prabowo pun telah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam kasus suap ekspor benih lobster.
Terkait hal itu, Politikus Partai Demokrat Andi Arief malah meminta KPK untuk datang ke Medan, Sumatra Utara.
Baca Juga: Saat Edhy Prabowo Terjerat OTT KPK, Nelayan Pergoki Lagi 6 Kapal Asing Vietnam Masuk ke Natuna
Dalam cuitannya, Andi Arief menjelaskan dirinya meminta KPK datang ke Medan untuk memantau para pejabat termasuk menteri di sana.
Andi Arief menjelaskan pasalnya banyak pejabat negara termasuk menteri yang datang mengunjungi calon Wali Kota Medan, Bobby Nasution.
Diketahui Bobby Nasution merupakan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang maju dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Medan.
“Saya menyarankan KPK ke Kota Medan. Mengikuti gerak para pejabat negara termasuk para menteri dari Jakarta yang mengunjungi paslon mantu Presiden. Tolong pertimbangkan saran saya,” kata Andi Arief dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Twitter @AndiArief_ pada Jumat, 27 November 2020.
Baca Juga: Beredar Video Lama HRS Panjatkan Doa, Gus Sahal: Ini untuk Muslim yang Milih Ahok, Jahat Banget!
Pada Pilwalkot Medan 2020, Bobby Nasution berpasangan dengan Aulia Rahman yang merupakan kader Partai Gerindra.
Bobby-Aulia didukung delapan partai besar yaitu PDI Perjuangan, Golkar, NasDem, PAN, Hanura, PSI, PPP, dan Gerindra.
Sementara lawannya, Akhyar Nasution dan Salman Al Farisi (AMan) diusung Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Kedua partai ini memiliki 11 kursi dari 50 kursi di DPRD Medan dengan rincian, PKS tujuh kursi dan Partai Demokrat empat kursi.
Baca Juga: KPU AS Akan Umumkan Hasil Pemenang Pilpres 14 Desember, Donald Trump Bersiap Angkat Kaki
Saat ini, Akhyar menjabat sebagai Plt Wali Kota Medan dan Salman Al Farizi sebelum mengundurkan diri menjabat wakil ketua DPRD Sumatra Utara.
Diberitakan sebelumnya, Menteri KKP Edhy Prabowo ditangkap bersama istrinya dan sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Rabu dini hari di Bandara Soekarno Hatta.
Usai dilakukan pemeriksaan intensif kurang dari 24 jam, KPK pun menetapkan tujuh orang tersangka terkait suap perizinan tambak, usaha, atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.
Adapun tujuh tersangka itu terdiri dari enam orang penerima suap, yaitu Edhy Prabowo (EP), Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri (SAF), Andreu Pribadi Misata (APM), pengurus PT ACK Siswadi (SWD), staf istri Menteri KKP Ainul Faqih (AF), dan Amiril Mukminin (AM). Sementara satu orang sebagai pemberi suap yakni Direktur PT DPP Suharjito (SJT).***