Sarankan Panglima TNI Berkantor di Papua, Fadli Zon: Ini Kalau Serius 'NKRI Harga Mati'

30 November 2020, 18:37 WIB
Politisi Partai Gerindra Fadli Zon. /Instagram.com/@fadlizon

PR BEKASI – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyarankan agar Panglima TNI Hadi Tjahjanto untuk berkantor di Papua.

Saran tersebut berkaitan dengan kemungkinan adanya aksi Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Desember 2020 nanti.

Fadli Zon menjelaskan, dengan berkantor di sana, Panglima TNI dapat memantau situasi langsung dan mengendalikan situasi.

Baca Juga: Patahkan Argumen HRS Soal Privasi Medisolda, Kapolda Jabar: Keselamatan Masyarakat Hukum Tertinggi

"Biasanya pd 1 Desember ada peringatan OPM n mereka yg menginginkan Papua merdeka. Sy sarankan Panglima TNI ke Papua n memantau langsung n mengendalikan situasi di sana," dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari akun Twitter @fadlizon, Senin, 30 November 2020.

"Kalau perlu berkantor sementara di sana. Ini kalau serius 'NKRI Harga Mati'," sambungnya.

Sebelumnya dalam cuitan berbeda Fadli Zon pun menyinggung aksi seperatis yang terjadi di Indonesia Timur. Aksi separatis tersebut seolah mendapat pembiaran dari pihak TNI.

Baca Juga: Perdebatan Vaksin Covid-19, Vaksinolog : Manfaat Vaksinasi Lebih Banyak Dibanding Efek Sampingnya

Saat itu tengah ramai pemberitaan soal Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurahman yang memerintahkan anak buahnya untuk mencopot baliho Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab di sekitar wilayah DKI Jakarta.

"Menurunkan baliho bukanlah Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Kepada Panglima TNI, di ujung timur RI, separatis OPM bersenjata menantang2 TNI n ingin lepas dr Indonesia," kata Fadli Zon pada 21 November 2020

Fadli Zon pun berharap bahwa TNI menjadi penjaga keutuhan Indonesia dari ancaman luar.

Baca Juga: Aksi Teroris di Sigi, Ahmad Sahroni: Densus 88 dan TNI Harus Turun Tangan

"Kenapa dibiarkan saja? Kita ingin TNI kuat tangguh profesional menjaga Indonesia dr ancaman luar," katanya.

Untuk diketahui, setiap 1 Desember setiap tahunnya, OPM kerap mengibarkan bendera Bintang Kejora Papua Barat.

Kelompok separatis itu beranggapan bahwa tanggal tersebut merupakan hari kemerdekaan Papua.

Baca Juga: Apresiasi PBNU dan PP Muhammadiyah yang Terbuka Soal Covid, Mahfud MD: Hormat kepada Dua Ormas Islam

Sebanyak 700 personel gabungan TNI dan Polri akan dikerahkan guna mengantisipasi dan mengamankan Kota Jayapura, jelang 1 Desember, yang diklaim sekelompok pihak sebagai ulang tahun OPM.

Namun, Kapolresta Jayapura AKBP Gustav Urbinas dan Wali kota Jayapura Benhur Mano menegaskan tidak perlu ada tanggal yang dijadikan momok.***

Editor: Ikbal Tawakal

Tags

Terkini

Terpopuler