Minta Pemerintah Sikapi Deklarasi Sepihak Papua Barat, DPR: Benny Wenda Tak Paham Pancasila

2 Desember 2020, 14:18 WIB
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mendesak pemerintah Indonesia segera mengambil langkah-langkah tegas terkait klaim Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) yang mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat pada Selasa, 1 Desember 2020. /ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/pd/aa/ANTARA

PR BEKASI - Deklarasi Kemerdekaan sepihak Papua Barat oleh Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) pada Selasa, 1 Desember 2020 kemarin, tengah menjadi sorotan publik.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin pun mendesak pemerintah Indonesia segera mengambil langkah-langkah tegas terkait klaim ULMWP yang mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat tersebut.

"Saya mendesak agar Pemerintah segera mengambil langkah-langkah agar provokasi tanpa dasar oleh kelompok ULMWP tidak menjadi liar dalam isu sosial bermasyarakat. Pemerintahan Otonomi Khusus Papua Barat juga dipandang perlu tegas dalam menyikapi isu ini," kata Azis seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, Rabu 2 Desember 2020.

Baca Juga: Tanggapi Deklarasi Papua Barat, Fadli Zon: Ini Benny Wenda Nantang Indonesia, Kok Masih Urusi HRS?

Azis Syamsuddin mengutuk klaim sepihak ULMWP pimpinan Benny Wenda yang mendeklarasikan pembentukan pemerintahan sementara West Papua.

Menurut dia, Papua Barat sepenuhnya merupakan wilayah yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Tindakan para oknum atas klaim di luar kerangka NKRI adalah hal yang tidak terpuji dan tidak memiliki dasar yang jelas. Klaim sepihak seperti ini kita kutuk secara tegas dan juga bagi yang mendukung kita akan tindak secara tegas," ujarnya.

Dia menyakini masyarakat Papua Barat tidak terlibat dalam pembentukan ULMWP sehingga tidak ada dasar yang kuat atas klaim kemerdekaan tersebut.

Baca Juga: Buru Pelaku Teror dan Pembunuhan di Sigi, Kapolri Instruksikan Polda Sulteng Berkantor di Poso

Azis menegaskan, keberadaan wilayah Papua Barat sudah sesuai dengan konstitusi Indonesia, nilai-nilai Pancasila, dan telah mendapatkan pengakuan dari dunia Internasional.

“Benny Wenda ini tidak paham Pancasila, justru Pancasila menjadi dasar pemersatu bangsa. Dalam konsep Pancasila, Papua maupun Papua Barat merupakan inti dari kerangka NKRI, dan dunia Internasional pun mengakui wilayah NKRI secara utuh," katanya.

Azis menyakini, masyarakat Papua Barat tidak akan terprovokasi dengan isu tersebut dan sejarah kehidupan berdampingan membuktikan bahwa masyarakat Papua Barat sangat mencintai Indonesia, dan seluruh elemen masyarakat Indonesia mencintai masyarakat Papua dan Papua Barat.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, semua masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, semua bagian dari Indonesia dan saling menghormati, rukun dan hidup berdampingan sehingga untuk memahami keberagaman itu, perlu berada di Indonesia tidak bisa asal klaim dari luar negeri.

Baca Juga: Sesumbar Tantang FPI, Oknum Polisi di Pekalongan Ini Ancam Akan Sakiti Habib Rizieq

"Justru seharusnya Benny Wenda memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dalam kerangka Pancasila dan NKRI. Dan bukan atas sponsor kelompok-kelompok asing yang tidak jelas asal-usulnya," ujarnya.

​​​​​​​Sebelumnya, Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa 1 Desember dan menominasikan Benny Wenda, hal ini diketahui lewat pemberitaan media luar.

Diketahui Benny Wenda merupakan salah satu tokoh ULMWP yang diasingkan dan kini tinggal di Inggris sebagai presiden.***

Editor: M Bayu Pratama

Sumber: ANTARA

Tags

Terkini

Terpopuler