PR BEKASI - Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya memperhatikan pembangunan di dua provinsi ujung timur Indonesia, yakni Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Edy Priyono menjelaskan, pada periode 2015-2019, berbagai indikator menunjukkan kondisi sosial ekonomi di Papua dan Papua Barat semakin membaik, khususnya di angka kemiskinan dan pengangguran yang menurun.
Dia mengatakan, sepanjang 2015-2019, angka kemiskinan di Papua turun dari 28,40 persen menjadi 27,53 persen, dan Papua Barat turun dari 25,72 persen menjadi 22,17 persen.
Baca Juga: Minta Pemerintah Sikapi Deklarasi Sepihak Papua Barat, DPR: Benny Wenda Tak Paham Pancasila
Bahkan menurutnya, Indeks Pembangunan Manusia Papua naik dari 57,25 ke 60,84, sedangkan Papua Barat dari 61,73 ke 64,7.
"Bukti transformasi ekonomi berjalan baik di Papua," kata Edy Priyono di Jakarta, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, Rabu, 3 Desember 2020.
Edy menuturkan, perbaikan ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Baca Juga: Buru Pelaku Teror dan Pembunuhan di Sigi, Kapolri Instruksikan Polda Sulteng Berkantor di Poso
Selain itu, studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan The Asia Foundation pada 2018 menunjukkan, pembangunan jaringan jalan di wilayah itu telah memperbaiki kehidupan sosial ekonomi masyarakat melalui perbaikan konektivitas.
Kehidupan ekonomi masyarakat meningkat karena mereka bisa menjual barang dagangan ke luar daerah dalam jumlah lebih banyak dibandingkan sebelumnya.
Perbaikan konektivitas juga memperbaiki kehidupan sosial masyarakat, karena masyarakat bisa lebih sering saling mengunjungi.
Baca Juga: Tanggapi Deklarasi Papua Barat, Fadli Zon: Ini Benny Wenda Nantang Indonesia, Kok Masih Urusi HRS?
"Pembangunan jalan mendorong penurunan biaya dan waktu tempuh," ujar Edy.
Sementara itu, indikator lainnya adalah Koefisien Gini Papua yang naik sedikit dari 0,392 pada 2015 menjadi 0,394 pada 2019. Sedangkan di Papua Barat membaik, yaitu dari 0,428 pada 2015 menjadi 0,386 pada 2019.
"Tingkat pengangguran terbuka dua provinsi tersebut mengalami penurunan selama periode 2015-2019, yaitu dari 3,99 persen menjadi 3,65 persen untuk Papua, dan dari 8,08 persen menjadi 6,24 persen untuk Papua Barat," kata Edy.
Baca Juga: Papua Barat Deklarasikan Kemerdekaan, DPR: Jangan Anggap Remeh, Jangan Berakhir Seperti Timor Leste
Namun, Edy juga mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi Papua pada 2019 memang negatif.
Hal itu disebabkan oleh penurunan tajam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor pertambangan akibat transisi sistem produksi PT Freeport dari tambang terbuka menjadi tambang bawah tanah.
Tetapi menurutnya, jika dengan mengeluarkan sektor pertambangan, pertumbuhan ekonomi Papua 2019 cukup bagus, yaitu 5,03 persen saat pertumbuhan ekonomi nasional 5,02 persen.
Baca Juga: Ansor Minta Banser Jaga Rumah Ibunda Mahfud MD, Gus Yaqut: Ini Tugas Utama Kader Lindungi Tokoh NU
"Artinya kita bisa mengatakan bahwa secara umum distribusi pendapatan di wilayah Papua dan Papua Barat membaik," ucap Edy.
Di sisi lain, pada akhir 2019 pemerintah meresmikan beroperasinya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, Papua Barat.
Edy mengatakan, KEK Sorong difokuskan di industri pengolahan hasil tambang (nikel) dan hasil hutan/perkebunan.
Baca Juga: Sesumbar Tantang FPI, Oknum Polisi di Pekalongan Ini Ancam Akan Sakiti Habib Rizieq
"Hal itu merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah untuk menyebar pusat pertumbuhan ekonomi agar tidak hanya menumpuk di bagian Barat Indonesia saja," ujar Edy.***