Minta Pemerintah Sikapi Deklarasi Sepihak Papua Barat, DPR: Benny Wenda Tak Paham Pancasila

- 2 Desember 2020, 14:18 WIB
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mendesak pemerintah Indonesia segera mengambil langkah-langkah tegas terkait klaim Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) yang mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat pada Selasa, 1 Desember 2020.
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mendesak pemerintah Indonesia segera mengambil langkah-langkah tegas terkait klaim Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) yang mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat pada Selasa, 1 Desember 2020. /ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/pd/aa/ANTARA

PR BEKASI - Deklarasi Kemerdekaan sepihak Papua Barat oleh Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) pada Selasa, 1 Desember 2020 kemarin, tengah menjadi sorotan publik.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin pun mendesak pemerintah Indonesia segera mengambil langkah-langkah tegas terkait klaim ULMWP yang mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat tersebut.

"Saya mendesak agar Pemerintah segera mengambil langkah-langkah agar provokasi tanpa dasar oleh kelompok ULMWP tidak menjadi liar dalam isu sosial bermasyarakat. Pemerintahan Otonomi Khusus Papua Barat juga dipandang perlu tegas dalam menyikapi isu ini," kata Azis seperti dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, Rabu 2 Desember 2020.

Baca Juga: Tanggapi Deklarasi Papua Barat, Fadli Zon: Ini Benny Wenda Nantang Indonesia, Kok Masih Urusi HRS?

Azis Syamsuddin mengutuk klaim sepihak ULMWP pimpinan Benny Wenda yang mendeklarasikan pembentukan pemerintahan sementara West Papua.

Menurut dia, Papua Barat sepenuhnya merupakan wilayah yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Tindakan para oknum atas klaim di luar kerangka NKRI adalah hal yang tidak terpuji dan tidak memiliki dasar yang jelas. Klaim sepihak seperti ini kita kutuk secara tegas dan juga bagi yang mendukung kita akan tindak secara tegas," ujarnya.

Dia menyakini masyarakat Papua Barat tidak terlibat dalam pembentukan ULMWP sehingga tidak ada dasar yang kuat atas klaim kemerdekaan tersebut.

Baca Juga: Buru Pelaku Teror dan Pembunuhan di Sigi, Kapolri Instruksikan Polda Sulteng Berkantor di Poso

Halaman:

Editor: M Bayu Pratama

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x