PR BEKASI – Usulan kenaikan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta dinilai tak sepantasnya disetujui.
Kenaikan tunjangan bagi setiap anggota DPRD Jakarta tersebut diusulkan melalui anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2021.
Rancangan anggaran RKT 2021 mencapai Rp800 miliar. Namun kenaikan itu, mendapat pertentangan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang secara tegas menolak kenaikan anggaran RKT itu.
PSI mengharapkan agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membatalkan usulan kenaikan tersebut.
Baca Juga: Siap Gandeng Tangan Habib Rizieq, Amien Rais: Kita Butuh Sosok Dia yang Berani Lenyapkan Kezaliman
“PSI sudah menegaskan sikap untuk menolak anggaran RKT di rapat paripurna 27 November 2020,” kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar dalam keterangan tertulis dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Antara, Sabtu, 5 Desember 2020.
“Pandemi Covid-19 membuat jutaan warga Jakarta mengalami penurunan pendapatan, potong gaji, dan bahkan sampai kehilangan pekerjaan,” sambungnya.
Menurut Victor, pendapatan Pemprov DKI juga turun jauh sehingga Anies Baswedan memotong gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 50 persen.
“Oleh karena itu, kami mohon Pak Anies tidak diam dan melakukan pembiaran terhadap persoalan ini,” ujarnya.
Baca Juga: Setelah Kenaikan Luar Biasa Selama 3 Hari beruntun, Hari ini Harga Emas Dunia Turun karena Dolar
Dia menjelaskan bahwa polemik anggaran antara DPRD dan Gubernur DKI Jakarta pernah terjadi beberapa kali sebelumnya.
Pada awal 2015, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membuat DPRD marah dengan coretan “Pemahaman Nenek Lu!” untuk anggaran pokok pikiran (pokir) sebesar Rp8.8 triliun.
Kemudian pada akhir 2015, lagi-lagi Ahok bikin DPRD kesal lantaran menolak anggaran perjalanan dinas Rp2 juta per orang.
“Gubernur adalah pemilik otoritas tertinggi untuk urusan anggaran Pemprov DKI. Jadi, nasib anggaran RKT ada di tangan Pak Anies,” tuturnya.
Baca Juga: Kapolda Metro Jaya Baru Ancam Akan Tindak Tegas Ormas yang Berperilaku Seperti Preman, Ada Apa?
“Pihak DPRD bisa mengusulkan anggaran macam-macam tapi kalau gubernur tidak setuju,
maka usulan tersebut akan kandas. Kami berharap Pak Anies berani bersikap menolak,” sambungnya.
Apabila memang untuk membela kepentingan rakyat Jakarta, kata dia, maka seharusnya seorang Gubernur tidak ada keraguan lagi dan rakyat pasti akan mendukung.
"Jangan sampai urusan RKT ini Pak Anies cuci tangan," kata Victor.***